Pemprov Riau Siapkan Skema Peremajaan 43 Ribu Hektare Kebun Kelapa

Pekanbaru, InfoPublik – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menyiapkan skema penguatan sektor perkebunan kelapa untuk tiga tahun ke depan. Fokus ini sejalan dengan visi hilirisasi industri yang terus didorong pemerintah pusat maupun daerah.

Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau, Syahrial Abdi, menyebut kelapa menjadi salah satu komoditas unggulan yang akan mendapat perhatian serius pada periode 2025–2027. Terlebih, Riau memiliki kebun kelapa terluas di Indonesia.

“Alhamdulillah, kita menjadi provinsi dengan kebun kelapa terluas di Indonesia dengan luasan mencapai 440 ribu hektare,” ujar Syahrial Abdi di Pekanbaru, Senin (25/8/2025).

Ia menjelaskan, potensi terbesar berada di Kabupaten Indragiri Hilir yang dikenal sebagai sentra perkebunan kelapa rakyat. Dari daerah tersebut, diharapkan lahir penguatan industri berbasis kelapa bernilai tambah tinggi, sejalan dengan visi Gubernur Riau, Abdul Wahid, yang menekankan hilirisasi industri perkebunan.

“Mudah-mudahan dengan kebun kelapa yang kita miliki, kita bisa masuk ke mekanisme hilirisasi industri, sebagaimana juga didorong oleh kunjungan Menteri Pertanian,” jelasnya.

Syahrial mengungkapkan, Menteri Pertanian RI, Amran, telah memberikan dukungan terhadap upaya peremajaan kelapa. Bahkan, rencana pembangunan tiga pabrik pengolahan kelapa di Indragiri Hilir sudah mendapat persetujuan.

“Alhamdulillah, kita dijanjikan untuk peremajaan kelapa. Insyaallah, ada tiga pabrik yang akan dibangun di Indragiri Hilir. Kita berusaha maksimal agar anggaran bisa terserap dari APBN, dan Pak Menteri sudah memberikan lampu hijau,” ungkapnya.

Selain peremajaan, pemerintah juga akan melakukan penataan ulang tata kelola air di wilayah sentra kelapa. Hal ini penting karena beberapa kawasan, khususnya di Indragiri Hilir, Kepulauan Meranti, dan Pelalawan, menghadapi ancaman intrusi air laut.

“Dukungan tidak hanya sebatas peremajaan kelapa, tetapi juga penataan tata air. Karena memang ada isu intrusi air laut yang bisa mengganggu produktivitas kebun masyarakat. Balai Wilayah Sungai dari Kementerian PUPR sudah melakukan peninjauan,” tambahnya.

Ia menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor sebagai kunci keberhasilan program ini. Dengan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan terkait, keberlanjutan perkebunan kelapa di Riau dapat terjamin.

“Mudah-mudahan pada 2026–2027 target peremajaan bisa dilakukan. Karena peremajaan 43.800 hektare di enam kabupaten di Provinsi Riau menjadi target utama yang harus tercapai,” pungkasnya.

(Mediacenter Riau/bib)