Inovasi PAD di Lumajang: Pajak Galian C Dikawal TNI-Polri demi Transparansi

Lumajang, InfoPublik — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang mengambil langkah taktis dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan melibatkan jajaran TNI dan Polri dalam pengamanan pemungutan pajak sektor Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), atau yang lebih dikenal sebagai Pajak Galian C.

Komitmen tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Lumajang, Indah Amperawati, saat memimpin Rapat Koordinasi Tim Pelaksana Pemungutan Pajak MBLB di Ruang Nararya Kirana, Kantor Bupati Lumajang, Rabu (9/7/2025).

Bupati Indah menekankan bahwa peningkatan PAD bukan hanya persoalan angka, tetapi juga bagian dari upaya sistemik untuk mencapai kemandirian fiskal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Saya sengaja meminta bantuan kepada TNI dan Polri dalam pengamanan pemungutan pajak MBLB. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, dan tugas meningkatkan PAD ini adalah tanggung jawab bersama demi kesejahteraan masyarakat Lumajang,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa peran TNI-Polri bersifat mendukung dalam pengamanan dan tidak masuk ke ranah teknis pemungutan pajak, yang tetap menjadi tanggung jawab Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD). “Kami sangat berterima kasih atas kesediaan TNI-Polri untuk turut menjaga proses ini tetap aman dan kondusif,” tambahnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Lumajang, Yudha Adji Kusuma, menambahkan pentingnya integritas petugas di lapangan. Menurutnya, keberhasilan skema ini sangat bergantung pada disiplin dan kejujuran para petugas pemungut pajak.

“Kita sudah mendapat dukungan pengamanan dari TNI-Polri. Maka kita juga wajib menjaga kehormatan dan integritas kita dalam menjalankan tugas. Jangan sampai ada celah yang mencoreng kepercayaan publik,” tegasnya.

Kolaborasi ini menjadi bagian dari strategi besar Pemkab Lumajang untuk menutup kebocoran PAD di sektor potensial yang selama ini rawan manipulasi. Pajak MBLB, yang berkaitan dengan aktivitas pertambangan rakyat dan proyek konstruksi, merupakan salah satu sumber pendapatan penting daerah, namun sering menghadapi kendala pengawasan dan penertiban.

Dengan skema pengawasan terpadu yang melibatkan unsur keamanan serta penguatan integritas petugas, diharapkan PAD Kabupaten Lumajang dapat meningkat signifikan dan berkelanjutan. Langkah ini juga menegaskan komitmen Pemkab Lumajang dalam menerapkan kebijakan fiskal daerah yang berani, partisipatif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

(MC Kab. Lumajang/Ferdian/An-m)