BPOM Serahkan 45 Izin Edar Produk UMKM, Dorong Hilirisasi dan Kemandirian Ekonomi NTT

Labuan Bajo, InfoPublik – Komitmen membangun kemandirian ekonomi dari desa terus diperkuat oleh pemerintah. Salah satu buktinya, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia secara resmi menyerahkan 45 izin edar produk UMKM di Nusa Tenggara Timur (NTT), Senin (14/07/2025), dalam sebuah seremoni di Aula Kantor Bupati Manggarai Barat, Labuan Bajo.

Penyerahan izin edar ini menjadi tonggak penting dalam mendukung program unggulan Pemerintah Provinsi NTT, yakni "One Village One Product" – sebuah inisiatif hilirisasi ekonomi yang mendorong setiap desa memiliki produk unggulan berkualitas.

Wakil Bupati Manggarai Barat, Yulianus Weng, yang hadir langsung dalam kegiatan tersebut, menyampaikan apresiasi mendalam atas dukungan BPOM dan Pemerintah Provinsi NTT terhadap kemajuan UMKM di daerahnya.

“Atas nama pemerintah daerah, kami sampaikan terima kasih kepada Kepala BPOM dan jajarannya. Dengan adanya izin edar, produk-produk lokal kami bisa menembus pasar nasional, bahkan internasional. Ini bentuk nyata perhatian pemerintah pusat bagi pelaku usaha kecil di daerah,” kata Weng dengan penuh semangat.

Ia menekankan bahwa keberadaan izin edar bukan hanya soal label, tapi juga menyangkut kepercayaan konsumen dan kesempatan memperluas pasar. “Ayo bangun NTT, ayo bangun Manggarai Barat lebih baik ke depannya,” serunya.

Kepala BPOM RI, Taruna Ikrar, menyebutkan bahwa penyerahan izin edar ini adalah bagian dari strategi nasional untuk mengembangkan perekonomian dari akar rumput. “Hari ini, kami menyerahkan 45 izin edar untuk produk pangan olahan, kosmetik, hingga jamu dan obat tradisional. Itu berarti 45 produk telah lulus standar keamanan dan mutu nasional,” ujarnya.

Menurut Taruna, produk lokal NTT memiliki daya saing tinggi, asal disertai dengan pemenuhan standar kesehatan dan kualitas. "Kalau ingin mandiri secara ekonomi, maka kita mulai dari UMKM," tegasnya. Ia pun mendorong pelaku UMKM agar terus meningkatkan kapasitas dan kualitas produknya.

Sementara itu, Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, menjelaskan bahwa program One Village One Product merupakan tindak lanjut langsung dari amanat Presiden Prabowo Subianto, yakni mewujudkan keadilan sosial melalui ekonomi berbasis kerakyatan.

“Program ini adalah cara kami untuk membangun NTT dari desa. BPOM punya peran sangat penting karena hanya dengan sertifikasi dari BPOM produk kita bisa diakui dan bersaing di pasar nasional dan global,” katanya.

Gubernur Melki juga mengumumkan rencana pembangunan NTT MART di Manggarai Barat – pusat distribusi dan promosi produk UMKM bersertifikasi BPOM.

“NTT MART akan jadi etalase kebanggaan. Target kami, 60 persen produk dari NTT, 40 persen sisanya dari luar. Kita ingin masyarakat NTT jadi tuan rumah di tanahnya sendiri,” tegasnya, disambut tepuk tangan hadirin.

Kegiatan ini bukan hanya seremoni penyerahan izin edar, melainkan simbol dari transformasi besar yang sedang berlangsung di NTT: menjadikan UMKM sebagai motor penggerak ekonomi desa dan provinsi.

Dengan adanya sertifikasi dari BPOM, produk-produk lokal kini memiliki akses lebih luas ke pasar formal, termasuk supermarket, toko ritel modern, bahkan ekspor.

Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat berharap momentum ini dapat ditindaklanjuti dengan pelatihan, pendampingan, serta akses pembiayaan agar UMKM lokal tidak hanya tumbuh, tetapi juga tangguh dan berdaya saing. (MC Manggarai Barat/Tildis)