Manggarai Barat Capai UHC 99,49 persen, Gubernur NTT Dorong Percepatan Pendataan Kependudukan

Labuan Bajo, Infopublik – Kabupaten Manggarai Barat mencatat capaian signifikan dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Berdasarkan data terbaru BPJS Kesehatan, wilayah ini telah mencapai cakupan Universal Health Coverage (UHC) sebesar 99,49 persen dengan tingkat keaktifan peserta mencapai 88,9 persen, tertinggi di antara lima kabupaten lainnya di wilayah kerja BPJS Cabang Ende.

Capaian ini mendapat perhatian khusus dari Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emanuel Melkiades Laka Lena, yang melakukan kunjungan kerja ke Manggarai Barat didampingi jajaran pimpinan perangkat daerah Provinsi NTT. Kunjungan ini difokuskan pada penguatan sinergi lintas sektor dalam pelaksanaan program JKN menuju UHC yang berkelanjutan.

Gubernur Laka Lena menegaskan bahwa akses kesehatan yang adil dan menyeluruh hanya dapat terwujud bila seluruh masyarakat memiliki identitas kependudukan yang valid, seperti KTP dan KK, sebagai prasyarat utama integrasi dengan layanan BPJS Kesehatan.

“Identitas kependudukan adalah kunci. Tanpa KTP, masyarakat berisiko kehilangan akses ke layanan kesehatan yang dijamin negara. Ini bukan soal administrasi semata, tapi soal keberlangsungan hidup warga,” tegas Gubernur Laka Lena saat audiensi dengan camat, kepala desa, dan kepala puskesmas se-Manggarai Barat di Aula Setda, Kamis (17/7/2025).

Dalam laporan yang disampaikan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Ende, Nara Grace Ginting, disebutkan bahwa status UHC Prioritas Manggarai Barat merupakan bentuk nyata keberhasilan kolaborasi antara pemda, fasilitas kesehatan, dan BPJS Kesehatan.

“UHC Prioritas berarti cakupan peserta BPJS sudah di atas 98%, dan keaktifannya lebih dari 80%. Manggarai Barat sudah mencapai angka 99,49% dan 88,9%, yang merupakan tertinggi di antara lima kabupaten lainnya di wilayah kerja kami,” ujar Grace.

Status ini, lanjut Grace, memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan hanya dengan menunjukkan NIK, tanpa harus menunjukkan kartu fisik BPJS.

Wakil Bupati Manggarai Barat, Yulianus Weng, menyambut positif kunjungan Gubernur NTT, dan menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah menyiapkan anggaran untuk menjamin keberlanjutan program BPJS Kesehatan di tengah penonaktifan bantuan JKN pusat untuk periode Juni–Desember 2025.

“Kami sudah antisipasi dengan menyiapkan anggaran. Ini bentuk komitmen kami agar pelayanan kesehatan tetap berjalan optimal meski ada penyesuaian dari pusat,” ujar Weng.

Ia juga menambahkan bahwa sinergi antara Pemprov dan Pemda Manggarai Barat akan terus diperkuat agar tidak ada warga yang terlewat dari akses layanan kesehatan yang memadai.

Audiensi ini menjadi momentum penting dalam mendorong digitalisasi dan integrasi data kependudukan dengan sistem layanan kesehatan. Gubernur Laka Lena menegaskan, pembangunan kesehatan di NTT tidak bisa lepas dari pembenahan data dasar kependudukan.

“Setara dengan BPJS adalah KTP. Maka dari itu, pendataan di desa, kelurahan, dan kecamatan harus tuntas. Karena dari sanalah semua akses negara terhadap warganya dimulai,” tegasnya.

Kunjungan kerja Gubernur NTT ke Manggarai Barat bukan sekadar simbolis, melainkan bagian dari strategi besar dalam memastikan bahwa setiap warga, tanpa kecuali, mendapatkan hak layanan kesehatan yang layak dan adil. Keberhasilan mencapai status UHC prioritas dengan cakupan hampir 100% menunjukkan bahwa daerah mampu menjadi pelopor dalam reformasi sistem kesehatan nasional—asal ada komitmen dan kolaborasi lintas sektor. (MC Manggarai Barat/Sebinus/Gonsa/Gery/Rafika)