Bupati Manggarai Barat: Labuan Bajo Motor Pariwisata Flores

Labuan Bajo, InfoPublik – Penetapan Labuan Bajo sebagai salah satu dari lima Destinasi Super Prioritas (DSP) bukan hanya untuk kemajuan Kabupaten Manggarai Barat, tetapi juga untuk mendorong pembangunan seluruh Pulau Flores dengan pariwisata sebagai sektor penggerak utama.

Hal itu ditegaskan Bupati Manggarai Barat, Edistasius Endi, saat membuka Forum Koordinasi Tata Ruang Pulau Flores yang berlangsung di Aula Kantor Bupati Manggarai Barat, Kamis (21/8/2025). Kegiatan ini diinisiasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kawasan melalui Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang.

“Atas nama masyarakat Manggarai Barat, saya mengucapkan terima kasih atas terselenggaranya forum ini. Penataan ruang Flores harus diarahkan untuk kemajuan masyarakat secara berkelanjutan, tidak hanya sesaat,” ujar Bupati Edi.

Ia menekankan, penetapan Labuan Bajo sebagai DSP oleh pemerintah pusat harus dilihat sebagai momentum kolektif seluruh wilayah Flores. Masukan dan partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan agar pembangunan pariwisata, pertanian, kelautan, hingga sektor lain berjalan berkesinambungan.

Forum ini menjadi langkah strategis untuk menyelaraskan kebijakan, data, serta inisiatif lintas kementerian/lembaga dengan pemerintah daerah se-Flores. Tujuannya adalah mewujudkan tata ruang terpadu yang mendukung pengembangan Labuan Bajo sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Super Premium, sebagaimana ditetapkan melalui Perpres Nomor 32 Tahun 2018.

Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang, Nazib Faizal, menyampaikan bahwa Flores memiliki nilai strategis dalam pembangunan wilayah timur Indonesia. Kekayaan sumber daya alam, ekosistem laut, dan keragaman budaya menjadi basis pertumbuhan ekonomi, khususnya di sektor pariwisata, perikanan berkelanjutan, dan investasi berbasis sumber daya lokal.

“Labuan Bajo bukan hanya simbol kemajuan kawasan timur, tetapi juga bagian dari visi nasional menjadikan pariwisata unggul sebagai motor pertumbuhan ekonomi. Karena itu, pembangunan harus berbasis tata ruang yang legal, operasional, dan berkelanjutan,” kata Nazib.

Menurutnya, sejumlah daerah di Flores masih menghadapi tantangan penyusunan dan legalitas Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), integrasi ke dalam sistem Online Single Submission (OSS), serta sinkronisasi antar sektor dan spasial. Hambatan teknis dan kelembagaan ini dinilai mengurangi kepastian hukum, pelayanan perizinan, dan efektivitas investasi.

Forum ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk pejabat Kementerian ATR/BPN, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bappenas, serta pemerintah provinsi dan kabupaten se-Flores dan Lembata.