Pemkab Manggarai Barat Jawab Pandangan Fraksi DPRD Soal Perubahan APBD 2025

Labuan Bajo, InfoPublik – Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat secara terbuka menanggapi berbagai kritik dan masukan strategis dari DPRD dalam rapat paripurna ke-14 yang digelar Senin (14/7/2025) di Ruang Rapat Paripurna DPRD. Rapat ini merupakan bagian dari proses pembahasan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dan menjadi panggung penting bagi transparansi serta kolaborasi antara legislatif dan eksekutif.

Sekretaris Daerah Fransiskus Sales Sodo mewakili Pemerintah Daerah menyampaikan jawaban resmi atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD, yang sebelumnya telah memberikan beragam catatan kritis, saran, hingga pertanyaan substantif terkait pengantar nota keuangan rancangan perubahan APBD.

“Kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas atensi dan pemikiran fraksi-fraksi. Ini adalah bentuk nyata dari kemitraan yang produktif demi kesejahteraan masyarakat Manggarai Barat,” ungkap Sekda Frans di hadapan forum.

Pemerintah tidak hanya menyatakan kesiapannya untuk melanjutkan pembahasan lebih dalam di tingkat komisi maupun Badan Anggaran DPRD, tetapi juga mengakui bahwa jawaban yang diberikan belum tentu sepenuhnya menjawab ekspektasi semua pihak.

“Kami menyadari bahwa jawaban kami belum sepenuhnya sempurna. Maka, segala hal yang masih perlu pendalaman akan kami tindak lanjuti dalam pembahasan berikutnya. Proses ini harus tetap terbuka, dinamis, dan penuh niat baik,” tambahnya.

Pernyataan tersebut menunjukkan komitmen Pemkab Manggarai Barat terhadap dialog terbuka dan akuntabilitas anggaran—suatu pendekatan yang kini semakin dituntut dalam tata kelola pemerintahan modern.

Ketua DPRD Benediktus Nurdin yang memimpin jalannya rapat bersama Wakil Ketua I Rikardus Jani, menyambut baik respons pemerintah. Ia menyatakan bahwa pandangan umum fraksi bukan untuk menghambat, tetapi mendorong agar anggaran benar-benar menyentuh kepentingan rakyat.

Dalam catatan fraksi sebelumnya, beberapa isu yang mengemuka antara lain: Ketepatan sasaran program prioritas daerah, Kualitas dan efisiensi belanja publik, dan Transparansi dalam proses pergeseran anggaran.

“Harapan kami, pembahasan berikutnya lebih tajam dan detail, terutama untuk memastikan setiap rupiah dari anggaran benar-benar membawa manfaat untuk masyarakat Manggarai Barat,” ujar salah satu anggota dewan dalam interupsi.

Sekda Frans menyampaikan bahwa pihaknya optimistis Rancangan Perubahan APBD 2025 akan dibahas dan disepakati secara matang, sehingga penetapan Peraturan Daerah (Perda) dapat dilakukan tepat waktu, sekaligus menjadi dasar legal untuk pelaksanaan program-program yang lebih efektif.

“Kami ingin rancangan ini tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi benar-benar menjadi panduan kerja untuk menjawab kebutuhan dan tantangan riil di lapangan,” pungkasnya.

Langkah terbuka Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dalam merespons catatan DPRD mencerminkan semangat good governance yang semakin kuat. Dalam iklim demokrasi lokal yang sehat, kritik bukan untuk dihindari, tetapi dimaknai sebagai jalan menuju tata kelola yang lebih baik dan berpihak pada rakyat. (MC Manggarai Barat/Bion)