Literasi Hukum untuk Semua: 3.000 Posbankum Siap Layani Warga Sumsel

Palembang, InfoPublik – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, dijadwalkan meresmikan 3.000 Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) pada Senin (28/7/2025) mendatang. Salah satu agenda utama adalah kunjungan simbolis ke Posbankum di Kelurahan 5 Ilir, Kecamatan Ilir Timur Dua, Kota Palembang.

Hal tersebut disampaikan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumsel, Maju Amintas Siburian, dalam audiensi bersama Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, di ruang kerja Wali Kota Palembang, Selasa (22/7/2025)

Kakanwil menyebutkan bahwa Menkumham dijadwalkan tiba di Palembang pada Minggu (27/7/2025) dan akan langsung mengikuti prosesi peresmian Posbankum secara serentak di Griya Agung pada hari berikutnya. Acara ini akan diikuti oleh sekitar 7.000 peserta dari berbagai kalangan.

“Saat ini terdapat 3.000 Posbankum aktif, dan 200 lainnya dalam proses pembentukan. Kami harap Wali Kota Palembang dapat turut menyambut kedatangan Menteri dan mendukung penuh kegiatan ini,” ujar Maju Amintas yang baru satu hari bertugas di Palembang.

Pemerintah Kota Palembang sendiri dinilai telah memberikan kontribusi besar terhadap program bantuan hukum. Tercatat, 107 kelurahan di wilayah kota telah memiliki Posbankum aktif sebagai bentuk layanan akses hukum untuk masyarakat.

Dari tiga kandidat lokasi, Posbankum 5 Ilir terpilih sebagai tempat kunjungan simbolis Menteri Supratman. Di lokasi tersebut, Menteri akan menandatangani prasasti peresmian, didampingi Wali Kota Ratu Dewa.

Guna menyemarakkan kegiatan, Posbankum 5 Ilir juga akan menghadirkan Pojok Literasi Hukum dengan sedikitnya 200 buku referensi hukum. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat edukasi dan literasi hukum masyarakat secara praktis dan humanis.

Sementara itu, Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, menyambut baik sinergi ini dan menyatakan komitmen pemerintah kota dalam menyukseskan seluruh rangkaian agenda nasional tersebut.

“Dalam konteks pembangunan hukum yang inklusif, keberadaan Posbankum di tingkat kelurahan sangat strategis. Pemerintah Kota Palembang siap memberikan dukungan optimal agar akses hukum dapat dirasakan oleh seluruh warga tanpa diskriminasi,” tegas Ratu Dewa.

Menutup audiensi, Ratu Dewa menginstruksikan seluruh jajarannya, khususnya organisasi perangkat daerah terkait, Kecamatan Ilir Timur II, serta Kelurahan 5 Ilir, untuk memastikan kesiapan teknis dan dukungan penuh atas kunjungan kerja Menteri Hukum dan HAM RI di Kota Palembang.

(MC Palembang/Dayat)