Pemda Tidore dan Kemenkumham Teken MoU Perkuat Akses Bantuan Hukum

Tidore, InfoPublik- Dalam rangka memperkuat produk hukum di Kota Tidore Kepulauan, Pemerintah Daerah (Pemda) Kota Tidore Kepulauan menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Maluku Utara. Kegiatan ini berlangsung di Ternate, Minggu (24/8/2025).

Penandatanganan MoU tersebut dihadiri Wali Kota Tidore Kepulauan yang diwakili oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tidore Kepulauan, Ismail Dukomalamo.

Ismail menegaskan bahwa Pemda Kota Tidore sangat mendukung kerja sama lintas sektor, termasuk dengan Kemenkumham.

Ia berharap kolaborasi ini mampu meningkatkan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat.

“Kami sangat menyambut baik kerja sama ini, sehingga ke depan masyarakat Kota Tidore dapat memperoleh pelayanan hukum yang lebih baik,” ujar Ismail.

Ismail menambahkan, melalui penandatanganan MoU ini diharapkan masyarakat mendapatkan pelayanan hukum yang maksimal serta kepastian hukum dalam menyelesaikan berbagai persoalan.

“Selain itu juga akan terjalin sinergi antara pemerintah daerah dengan Kemenkumham dalam melahirkan produk hukum yang mengedepankan kepentingan masyarakat. Dengan begitu, persoalan yang muncul baik di tingkat desa maupun kelurahan dapat diselesaikan secara baik, cepat, dan transparan,” kata dia.

Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkumham Maluku Utara, Argap Situngkir, menyampaikan bahwa MoU ini turut mendapat dorongan dari Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda.

Menurut dia, gubernur mendorong pembentukan pos bantuan hukum di setiap desa dan kelurahan sebagai langkah konkret mendekatkan layanan hukum kepada masyarakat.

“Kita harapkan kesadaran hukum masyarakat dapat tumbuh melalui pembinaan terhadap kepala desa dan lurah. Dengan begitu, masyarakat bisa lebih mudah memperoleh bantuan hukum,” jelas Argap.

Penandatanganan MoU tersebut juga dihadiri Gubernur Maluku Utara Sherly Laos, para bupati dan wali kota se-Provinsi Maluku Utara, serta para sekretaris daerah kabupaten/kota se-Maluku Utara.

Langkah strategis ini menunjukkan komitmen bersama pemerintah daerah dan Kemenkumham dalam memperluas akses bantuan hukum.

Kehadiran MoU ini diharapkan mampu memperkuat kepastian hukum, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hak-hak hukum, serta menjadi pondasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan berkeadilan.