Menteri LHK Buka Rakor Penanganan Karhutla di Riau

Pekanbaru, InfoPublik- Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Republik Indonesia, Raja Juli Antoni, secara resmi membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahano9 (Karhutla) di Provinsi Riau. Rapat ini digelar sebagai tindak lanjut atas meningkatnya luasan karhutla di wilayah Rokan Hulu dan Rokan Hilir, Riau.

Raja Juli menegaskan bahwa kondisi karhutla di Riau saat ini sudah cukup mengkhawatirkan dan membutuhkan penanganan yang serius dan terkoordinasi.

"Hari ini kita sudah menghadapi tantangan di mana beberapa tempat di Riau telah mengalami peningkatan hotspot dan sebaran asap. Tadi pagi saya langsung melihat kondisi di lapangan," ujar Raja Juli Antoni saat membuka rakor di Balai Serindit, Pekanbaru, Rabu (23/7/2025).

Rakor ini bertujuan memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menghadapi ancaman karhutla, khususnya di Provinsi Riau yang menjadi salah satu wilayah rawan.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian LHK, Hanif Faisol, menyampaikan bahwa kebakaran lahan di Riau telah menimbulkan keberatan dari dua negara tetangga.

“Kebakaran lahan ini menjadi perhatian kita, karena hari ini sudah dua negara menyampaikan keberatan secara diplomatik. Ini menunjukkan betapa penting posisi Riau dalam penanganan karhutla,” ujar Hanif.

Ia menambahkan bahwa titik api terus bertambah meskipun berbagai upaya pemadaman telah dilakukan, termasuk melalui teknologi modifikasi cuaca oleh BMKG dan penanganan darurat oleh BNPB.

“Berdasarkan pemantauan dan peta kawasan hutan, kebakaran di Rokan Hilir berada di dalam kawasan hutan gambut. Sehari sebelumnya saya juga meninjau lokasi karhutla di Rokan Hulu,” kata dia.

Hanif menjelaskan, karakteristik kebakaran di dua wilayah tersebut berbeda.

“Rokan Hulu berada di lahan mineral berbukit, sedangkan Rokan Hilir berada di lahan gambut basah dengan kedalaman 3–5 meter,” jelas dia.

Ia menekankan pentingnya strategi khusus dan pengerahan pasukan darat secara maksimal, mengingat pemadaman di lahan gambut sangat kompleks.

“Water bombing efektif di udara, tapi kita butuh pagar betis dan pompa air untuk pemadaman di darat. Kami melihat masih banyak kekurangan mesin dan selang di lapangan,” tambah Hanif.

Kepala BNPB Suharyanto juga menyoroti pentingnya penguatan pasukan darat dan keterlibatan aktif masyarakat peduli api (MPA).

Ia menegaskan bahwa dukungan dari perusahaan atau pemegang konsesi di sekitar lokasi kebakaran sangat dibutuhkan untuk mempercepat upaya pengendalian.

Sementara itu, Gubernur Riau Abdul Wahid menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam penanganan karhutla. Ia juga mendorong pembentukan sistem patroli dan pengawasan hingga tingkat rukun tetangga (RT).

“Siapa pun yang beraktivitas di kebun, harus ada pengawasan. Edukasi masyarakat juga perlu dilakukan, terutama untuk mengingatkan agar tidak sembarangan membuang puntung rokok,” ujar Abdul Wahid.

Bupati Siak, Afni, yang turut hadir dalam rakor tersebut, menyatakan kesiapan daerahnya untuk bersinergi dengan seluruh pihak dalam upaya pencegahan karhutla di wilayahnya.

"Pencegahan harus menjadi prioritas agar kebakaran tidak menyebar luas dan merugikan semua pihak. Kami mengusulkan pembangunan waduk sebagai sumber air, sehingga dapat memudahkan tim Karhutla,” kata dia.

(Angga/dp07/MC Kabupaten Siak)