Pemkab Lumajang Dorong Reformasi Birokrasi dari Desa, Layanan Administrasi Kini Cepat dan Gratis

Lumajang, InfoPublik – Dalam upaya mempercepat reformasi birokrasi yang berpihak kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang kembali memperlihatkan komitmennya melalui pelayanan publik yang cepat, mudah, dan tanpa biaya langsung dari Balai Desa Gedangmas, Kecamatan Randuagung, Rabu (23/7/2025).

Masyarakat memanfaatkan momentum tersebut untuk mengurus berbagai dokumen kependudukan seperti Kartu Keluarga (KK), KTP, Akta Kelahiran, Akta Kematian, dan Kartu Identitas Anak (KIA), tanpa harus datang ke kantor Dispendukcapil di pusat kota.

"Pelayanan cepat dan gratis bukan bonus, tapi kewajiban. Setiap warga berhak mendapatkan identitas hukum tanpa hambatan," ujar Bupati Lumajang, Indah Amperawati, saat menyerahkan dokumen secara simbolis kepada warga.

Langkah ini menjadi representasi nyata transformasi pelayanan publik yang lebih proaktif dan menjangkau langsung masyarakat. Kehadiran pimpinan daerah memperkuat kepercayaan publik terhadap komitmen pemerintah dalam memastikan pelayanan yang inklusif dan merata.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Lumajang mendapat apresiasi atas konsistensinya dalam menerapkan pelayanan berbasis inovasi, termasuk pengembangan sistem digital dan penyediaan mobil layanan keliling.

"Kami terus dorong percepatan layanan berbasis digital. Ke depan, warga cukup dari rumah atau balai desa untuk urus dokumen. Tak perlu antre panjang di kantor Dispendukcapil," ungkap Bupati Indah.

Upaya ini tidak hanya menyederhanakan prosedur, tetapi juga memperluas akses terhadap hak-hak dasar warga. Kepemilikan dokumen kependudukan menjadi syarat utama untuk mengakses layanan pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, hingga hak politik.

Program ini memperlihatkan bahwa transformasi birokrasi tidak harus dimulai dari kota besar. Justru desa menjadi tempat strategis untuk membumikan nilai-nilai pelayanan publik yang responsif dan inklusif.

Komitmen ini turut menggambarkan wajah baru pemerintahan: birokrasi yang aktif melayani, bukan menunggu dilayani; pemerintah yang hadir secara nyata, bukan sekadar administratif.

(MC Kab. Lumajang/Ard/An-m)