Wagub Banten: Zakat Menjaga Stabilitas Sosial dan Ekonomi Masyarakat

Banten, InfoPublik- Wakil Gubernur Banten A. Dimyati Natakusumah menegaskan bahwa zakat tidak hanya merupakan kewajiban spiritual umat Islam, tetapi juga solusi sosial yang mampu menjaga stabilitas masyarakat.

Menurut dia, zakat bisa menjadi instrumen nyata dalam mengurangi kesenjangan sosial dan mencegah potensi konflik yang bisa berujung pada kriminalitas.

Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri dan menyalurkan bantuan sosial bersama Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Banten, di Pendopo Kabupaten Lebak, Jl. Abdi Negara No.2, Rangkasbitung, Senin (4/8/2025).

“Sebagai seorang muslim, kita punya tanggung jawab spiritual. Zakat bukan hanya membersihkan harta, tetapi juga menyucikan jiwa dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Secara sosial, zakat dapat mengurangi kesenjangan dan mencegah konflik yang bisa berujung pada kriminalitas,” ujar Dimyati.

Lebih lanjut, ia mengajak seluruh masyarakat, khususnya para pelaku usaha, untuk berperan aktif dalam menunaikan zakat sebagai bentuk kontribusi nyata dalam membangun keharmonisan sosial.

“Saya mengajak seluruh pelaku usaha dan masyarakat untuk menyisihkan 2,5% dari pendapatan mereka. Ini bukan hanya kewajiban, tapi bentuk komitmen menjaga harmoni sosial,” ujar dia.

Dalam kesempatan itu, Dimyati juga menegaskan pentingnya pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, termasuk pangan, air bersih, pendidikan, dan tempat tinggal yang layak. “Tidak boleh ada lagi masyarakat yang kekurangan gizi karena kemiskinan,” kata dia.

Pada kegiatan tersebut, total bantuan sosial yang disalurkan mencapai Rp1,2 miliar, dengan alokasi 21 unit Rumah Layak Huni (RLH) senilai Rp25 juta per unit, tersebar di 13 kecamatan, pembinaan 90 mualaf sebesar Rp122,5 juta, bantuan pendidikan Rp40 juta untuk siswa dan mahasiswa,bantuan masjid, mushala, dan lembaga pendidikan keagamaan sebesar Rp155 juta.

Kemudian, bantuan ekonomi produktif senilai Rp148 juta, bantuan air bersih dan Z-Mart, masing-masing Rp15 juta, bantuan kesehatan dan penanganan stunting untuk 33 penerima manfaat sebesar Rp40 juta, dan bantuan kemanusiaan umum sebesar Rp10 juta.

Ketua BAZNAS Provinsi Banten H. Syibli Syarjaya dalam laporannya menyebutkan bahwa potensi zakat di wilayah ini sangat besar. Ia menyebut, Kabupaten Lebak sendiri memiliki potensi zakat hingga Rp534,36 miliar per tahun, sedangkan untuk Provinsi Banten secara keseluruhan, potensinya bisa mencapai Rp11 triliun, mendekati nilai APBD.

“Target tahun ini sebesar Rp8,5 miliar, dan hingga Juni baru terkumpul Rp5,4 miliar. Kita harus kerja lebih cepat dan cerdas agar sisa waktu lima bulan bisa dimanfaatkan secara maksimal,” tegas Syibli.

Sementara itu, Wakil Bupati Lebak Amir Hamzah mengungkapkan bahwa Kabupaten Lebak masih menghadapi tantangan serius, khususnya terkait kemiskinan ekstrem.

“Ada lebih dari 5.600 warga yang hidup dalam kondisi miskin ekstrem. Bahkan ada yang penghasilannya di bawah Rp15.000 per hari. Ini bukan hanya soal statistik, tapi soal kemanusiaan,” ungkap Amir.

Ia menambahkan bahwa Pemkab Lebak telah menyiapkan berbagai program pemberdayaan ekonomi, salah satunya melalui pembukaan lahan Usaha Mandiri Rakyat (UMPR) seluas 2.000 hektare, serta penguatan sektor koperasi dan pelatihan keterampilan vokasi.

“Ada 10 kelompok usaha yang sudah mulai berjalan. Kita dorong agar peternakan, perikanan, dan pertanian bisa jalan bersama, sinergis dan terintegrasi,” ujar dia.

Pemerintah Provinsi dan Kabupaten berharap optimalisasi pengelolaan zakat dapat menjadi instrumen penting dalam mempercepat penurunan angka kemiskinan serta menciptakan stabilitas sosial-ekonomi yang berkelanjutan.

(Mills/MC Prov. Banten)