Dorong Layanan Keuangan Inklusif hingga Daerah Terpencil, Gubernur Kalsel Lepas Tim Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025

Banjarmasin, Infopublik - Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel), Muhidin, secara resmi melepas Tim Ekspedisi Rupiah Berdaulat (ERB) 2025 di pelabuhan Trisakti Banjarmasin, Rabu (6/8/2025).

Kegiatan ini merupakan bagian dari sinergi Bank Indonesia bersama TNI Angkatan Laut dalam misi pendistribusian uang rupiah layak edar sekaligus memperkuat kedaulatan keuangan di wilayah 3T (terdepan, terluar, dan terpencil).

"Peredaran uang rupiah yang berkualitas di pulau-pulau negeri bukan hanya soal fungsi ekonomi, tetapi juga menyangkut kedaulatan negara. Rupiah bukan sekadar alat tukar, tetapi juga simbol identitas dan kebanggaan kita sebagai bangsa," ujar Gubernur Kalsel.

Atas nama Pemerintah Provinsi Kalsel, Gubernur menyampaikan apresiasi tinggi atas kepercayaan yang diberikan kepada Kalsel sebagai lokasi pelaksanaan misi strategis nasional tersebut. Ia menekankan pentingnya kegiatan ini bukan hanya dari aspek ekonomi, tetapi juga dalam memperkuat identitas bangsa.

Kalsel memiliki sejumlah wilayah kepulauan dan pesisir yang secara geografis menantang untuk dijangkau. Oleh sebab itu, Ekspedisi Rupiah Berdaulat menjadi sangat penting dan strategis dalam memastikan masyarakat di wilayah tersebut turut mendapatkan akses layanan keuangan, termasuk fasilitas digitalisasi sistem pembayaran.

Lebih lanjut, Gubernur juga menyambut baik kehadiran program “QRIS untuk Negeri” yang menjadi bagian dari ekspedisi ini. Ia berharap, pelaku UMKM di daerah kepulauan dapat ikut menikmati manfaat transformasi digital yang selama ini lebih banyak dirasakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pelaku usaha di perkotaan.

"Pemprov Kalsel menyatakan komitmen penuh mendukung kegiatan ini, baik dari sisi koordinasi, fasilitas lapangan, maupun pelibatan masyarakat. Kami berharap ekspedisi seperti ini bisa digelar rutin dan menjangkau lebih banyak wilayah di masa mendatang," katanya.

Gubernur juga menyoroti pentingnya kesiapan infrastruktur pendukung, termasuk jaringan komunikasi dan internet, agar digitalisasi sistem pembayaran yang dikenalkan benar-benar bisa digunakan secara efektif oleh masyarakat di pulau-pulau.

Ia menyarankan adanya dukungan dari pihak terkait, seperti Telkom, untuk memasang pemancar dan memastikan konektivitas yang memadai di wilayah terpencil.

"Kalau digitalisasi diperkenalkan tapi tidak bisa digunakan karena jaringan tidak ada, itu percuma. Kita harus pastikan sistem ini benar-benar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat di sana," tutup Muhidin. MC Kalsel/Fuz