- Oleh MC PROV GORONTALO
- Sabtu, 30 Agustus 2025 | 17:12 WIB
: Foto bersama pada pembukaan workshop evaluasi pengelolaan keuangan dan pembangunan desa di GPCC, Kota Gorontalo, Kamis (7/8/2025). (Foto : Haris)
Oleh MC PROV GORONTALO, Kamis, 7 Agustus 2025 | 12:50 WIB - Redaktur: Eko Budiono - 159
Kota Gorontalo, InfoPublik - Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, secara resmi membuka Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa di Grand Palace Convention Center, Kota Gorontalo, Kamis (7/8/2025).
Workshop yang diselenggarakan oleh Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Gorontalo itu, menegaskan pentingnya pengawasan dan peningkatan kapasitas dalam pengelolaan dana desa.
Gusnar menekankan, bahwa kegiatan evaluasi itu sangat penting sebagai cerminan kesinambungan dan keberlanjutan kerja para kepala desa.
"Jadikan evaluasi ini sebagai titik poin untuk melangkah ke depan menuju pembangunan masyarakat desa yang lebih baik," katanya.
Ia menyatakan, optimisme bahwa jika seluruh elemen itu dapat bersinergi dengan baik, maka program-program yang dibiayai dana desa akan semakin berkualitas dan manfaatnya akan lebih terasa oleh masyarakat luas.
"Saya mengharapkan kerja sama yang sudah terjalin selama ini antara kepala desa, badan musyawarah desa, dan tokoh masyarakat, perlu dipertahankan dan ditingkatkan," tegas Gusnar.
Gubernur menyatakan, belum pernah mendengar adanya pertentangan terkait pemanfaatan dana desa, seraya berharap hal tersebut tidak terjadi.
"Atau mungkin saja ada, tetapi saya tidak pernah mendengar. Mudah-mudahan tidak ada. Kalau dinamika, oke, karena kita perlu berdiskusi untuk penajaman apa yang perlu dibiayai dengan dana desa, itu perlu," ujarnya.
Workshop yang penting itu dihadiri secara daring oleh anggota Komite IV DPR RI, Fadel Muhammad.
Kehadiran langsung di lokasi ditunjukkan oleh sejumlah pejabat tinggi, antara lain Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, Setya Nugraha; Inspektur Jenderal Kementerian Desa PDTT, Teguh; Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Gorontalo (mewakili Kepala Kejati), Nursurya; Kakanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Adnan Wimbyarto; serta Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo, Mohamad Riyanto.(mcgorontaloprov/haris)