Gubernur Malut Paparkan Strategi Penguatan PAD dan Keadilan Fiskal

Sofifi, InfoPublik- Gubernur Maluku Utara (Malut) Sherly Laos memaparkan strategi konkret dan terukur untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta memperkuat pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif dan berkeadilan.

Hal tersebut disampaikan Sherly dalam pidato penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026 di hadapan pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Maluku Utara, di Gedung DPRD, Sofifi, Kota Tidore Kepulauan, Kamis (7/8/2025).

Dalam pidatonya, ia menjabarkan strategi keuangan daerah 2026 yang difokuskan pada dua pilar utama, yakni strategi pendapatan dan belanja.

“Pemerintah Provinsi Maluku Utara akan meningkatkan kapasitas Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPD) sebagai ujung tombak dalam menghasilkan PAD,” ujar dia.

Langkah tersebut, lanjut Sherly, mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pendapatan, penguatan sistem informasi yang transparan, serta pengawasan realisasi pendapatan secara berkala.

Selain itu, optimalisasi seluruh potensi pajak dan retribusi daerah menjadi salah satu prioritas strategis. Ia menilai, selama ini potensi yang ada belum digali secara maksimal.

“Maka, Pemprov segera menerbitkan peraturan gubernur dan peraturan daerah untuk memperkuat basis pajak dan retribusi. Melalui regulasi yang tepat, kami akan mengatur ulang mekanisme pemungutan pajak agar lebih efisien dan adil. Ini penting demi meningkatkan kemandirian fiskal daerah,” kata dia.

Sherly juga menyoroti pentingnya penertiban piutang pajak dan penguatan proses penagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR), terutama atas hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Langkah ini penting untuk menyelamatkan potensi pendapatan yang selama ini terhambat akibat lemahnya sistem penagihan,” ujar dia.

Strategi selanjutnya adalah memperkuat kolaborasi fiskal dengan pemerintah pusat. Gubernur menegaskan bahwa keadilan fiskal bagi daerah kepulauan seperti Maluku Utara harus diperjuangkan secara konsisten.

“Kerja sama dengan pemerintah pusat akan terus kami dorong, baik melalui koordinasi teknis maupun perjuangan politik, agar alokasi dana transfer lebih berpihak kepada daerah kepulauan seperti kita,” jelas dia.

Upaya peningkatan kesadaran publik terhadap pentingnya pajak juga menjadi perhatian dalam strategi tahun 2026.

“Edukasi kepada masyarakat akan kami tingkatkan melalui berbagai platform, mulai dari media massa, sekolah, hingga kelompok masyarakat,” tambah dia.

Dari sisi belanja daerah, Sherly menekankan pentingnya efisiensi dan efektivitas anggaran dengan fokus pada program prioritas yang memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

“Kita akan fokus pada produk-produk dan layanan publik yang berkualitas dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Misalnya di bidang kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar,” tutur dia.

Pemerintah juga akan memperkuat sektor UMKM lokal agar mampu bersaing dan mendominasi pasar dalam daerah.

“Kita ingin toko-toko di daerah ini tidak hanya didominasi produk luar, tapi justru menjadi etalase bagi produk-produk asli Maluku Utara,” jelas dia.

Ia menyampaikan bahwa dokumen KUA-PPAS 2026 disusun secara kolaboratif dan diharapkan dapat segera dibahas bersama DPRD sebagai dasar penyusunan RAPBD tahun 2026.

“Seluruh proses pembahasan KUA-PPAS ini diharapkan dapat berjalan dengan tepat waktu, partisipatif, dan akuntabel,” ujar dia.

Menutup pidatonya, Gubernur menegaskan kembali pentingnya keadilan fiskal sebagai hak, bukan hadiah, yang harus diperjuangkan demi kemajuan Maluku Utara.

“Kami tahu perjuangan keadilan fiskal ini tidak mudah. Tapi demi mendapatkan jalan yang lebih baik, sekolah yang lebih layak, dan hidup yang lebih sejahtera bagi masyarakat Maluku Utara, kami akan terus maju. Karena keadilan fiskal bukanlah hadiah, itu adalah hak. Dan kami akan terus memperjuangkannya demi Maluku Utara yang maju, sejahtera, dan hadir bagi rakyatnya,” kata dia.

(MC Tidore)