- Oleh MC KAB PULANG PISAU
- Jumat, 29 Agustus 2025 | 05:10 WIB
: Kepala Dinas Sosial Umar Zen menerima penghargaan Pengelolaan Data Kepesertaan PBPU Pemda dan PBI-JK Se-Provinsi Maluku Utara 2025/ Dok: Dinsos Kota Tidore.
Oleh MC KOTA TIDORE, Selasa, 12 Agustus 2025 | 16:39 WIB - Redaktur: Jhon Rico - 248
Tidore, InfoPublik- Pemerintah Kota Tidore Kepulauan terus menunjukkan komitmennya dalam menjamin pelayanan kesehatan yang inklusif bagi seluruh warganya. Komitmen ini membuahkan hasil dengan diraihnya penghargaan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Provinsi Maluku Utara.
Penghargaan tersebut diberikan atas capaian Kota Tidore sebagai Terbaik III dalam kategori Pengelolaan Data Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) Pemda dan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) tingkat Provinsi Maluku Utara Tahun 2025.
“Alhamdulillah, kami masih mendapatkan penghargaan sebagai kota dengan pengelolaan data kepesertaan PBPU Pemda dan PBI-JK terbaik di tahun 2025. Ini tentu tidak lepas dari kerja sama seluruh pemangku kepentingan. Proses validasi peserta yang menjadi komponen utama dapat diselesaikan tepat waktu, tingkat keaktifan peserta di atas 80 persen, dan pembayaran iuran dilakukan tanpa tunggakan,” ujar Kepala Dinas Sosial Kota Tidore Kepulauan, Umar Zen, dalam keterangannya di ruang kerja, Selasa (12/8/2025).
Ia menambahkan, penghargaan ini sekaligus menjadi pencapaian dua tahun berturut-turut bagi Kota Tidore Kepulauan. Pada 2024 lalu, Kota Tidore bahkan meraih peringkat pertama dalam kategori yang sama.
“Ini menjadi bukti bahwa Pemerintah Kota Tidore Kepulauan berkomitmen penuh terhadap hak dasar masyarakat dalam mendapatkan jaminan kesehatan,” kata dia.
Sebagai informasi, indikator utama penilaian meliputi capaian Universal Health Coverage (UHC) di atas 80 persen, tingkat keaktifan peserta lebih dari 80 persen, serta pembayaran iuran yang dilakukan tepat waktu tanpa tunggakan.
Dengan konsistensi ini, Pemerintah Kota Tidore Kepulauan berharap dapat terus memperkuat sistem jaminan kesehatan yang adil, merata, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat, terutama kelompok rentan dan kurang mampu.
(uyun/MC Tidore)