- Oleh MC PROV RIAU
- Kamis, 28 Agustus 2025 | 17:43 WIB
: Kepala Bapppeda Provinsi Gorontalo Wahyudin A Katili (tengah) bersama Kepala Bidang Riset dan Inovasi Tity Iriani Datau dan Prof Dr Sukirman Rahim ketua tim peneliti.
Oleh MC PROV GORONTALO, Rabu, 27 Agustus 2025 | 07:12 WIB - Redaktur: Eko Budiono - 107
Kota Gorontalo, InfoPublik – Tata kelola dan pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Talumelito di Provinsi Gorontalo mendesak untuk segera dicarikan solusi menyusul menipisnya kapasitas tampung.
Kondisi kritis itu memicu para peneliti gabungan dari Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah (Bapppeda) Provinsi Gorontalo dan Universitas Negeri Gorontalo (UNG) untuk melakukan kajian mendalam guna mencari implementasi kebijakan yang terintegrasi dan berkelanjutan.
Fakta di lapangan menunjukkan bahwa TPA Talumelito yang dikelola Pemerintah Provinsi Gorontalo setiap harinya menerima limpahan sampah hingga 100 ton. Sampah tersebut bersumber dari tiga daerah, dengan komposisi 70% atau setara 70 ton berasal dari Kota Gorontalo, 20% dari Kabupaten Gorontalo, dan 10% dari Kabupaten Bone Bolango.
Pengelola TPA, David Lahati, mengungkapkan kekhawatirannya bahwa usia pakai TPA yang seharusnya enam tahun sudah mencapai 90% di tahun keempat.
Kondisi yang hampir penuh inilah yang mendorong tim akademisi, terdiri dari Prof. Dr. Sukirman Rahim, Prof. Dr. Dewi Wahyuni K. Baderan, Dr. Marini Susanti Hamidun, Nancy Noviana Lantopan, M.Si., dan Syam Kumaji, M.Kes., untuk segera turun tangan.
Dalam seminar proposal penelitian yang digelar di gedung Bapppeda Provinsi Gorontalo, Selasa (26/8/2025), Sukirman Rahim selaku ketua tim menegaskan bahwa persoalan sampah bukan hanya masalah lokal tetapi telah menjadi masalah nasional yang kompleks.
Sukirman mengatakan, bahwa kompleksitas jenis dan komposisi sampah semakin menyulitkan penanganannya.
Ia menawarkan paradigma baru yang memandang sampah sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomi, seperti untuk energi, kompos, atau pupuk.
Paradigma itu diwujudkan melalui kegiatan pengurangan sampah (meliputi pembatasan, penggunaan kembali, dan daur ulang) serta penanganan sampah (meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, hingga pemrosesan akhir). Menurutnya, masalah sampah tidak bisa diselesaikan pemerintah sendirian, tetapi harus melibatkan semua pihak sebagai penghasil sampah.
Harapan akan terwujudnya tata kelola sampah yang lebih baik tertumpang pada dokumen Jakstrada (Kebijakan dan Strategi Daerah) Provinsi Gorontalo. Dokumen ini dijadikan dasar bagi semua pihak dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi untuk menciptakan pengelolaan sampah yang terukur, terstruktur, dan akuntabel.
Sementara itu, Kepala Bapppeda Provinsi Gorontalo, Wahyudin A. Katili, mengatakan bahwa riset itu bersifat implementatif dan berbasis kaidah saintifik.
Hasil kajiannya nanti akan menjadi data dan informasi utama yang langsung digunakan dalam pengambilan keputusan untuk mengatasi masalah persampahan di Gorontalo.
Wahyudin juga mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Gorontalo telah menjalin kerja sama dengan Ehime Prefektur, Jepang, di bidang pengelolaan sampah, yang masih memerlukan tindak lanjut konkret.
Seminar tersebut juga menghadirkan tiga pembahas, yaitu Prof. Dr. Fitryane Lihawa (UNG), Dr. (Cand) Ivan Taslim (Universitas Muhammadiyah Gorontalo), dan Rosyid Azhar (jurnalis dan pegiat lingkungan). (mcgorontaloprov)