- Oleh MC PROV GORONTALO
- Sabtu, 30 Agustus 2025 | 17:12 WIB
: Wakil Gubernur Gorontalo Idah Syahidah Rusli Habibie (kiri) saat menghadiri Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Perumahan Pedesaan yang digelar di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, pada Senin (29/04/2025). Foto – Zakir BPG
Oleh MC PROV GORONTALO, Selasa, 29 April 2025 | 22:56 WIB - Redaktur: Eko Budiono - 242
Jakarta, InfoPublik – Wakil Gubernur Gorontalo, Idah Syahidah Rusli Habibie, menunjukkan komitmen kuat Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam mendukung program strategis nasional pembangunan tiga juta rumah.
Hal tersebut ditandai dengan kehadirannya dalam Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Perumahan Pedesaan yang digelar di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, pada Senin (29/4/2025).
Rakortek dibuka secara resmi oleh Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah.
Dihadiri pula oleh sejumlah pejabat kementerian dan jajaran kepala daerah atau wakil kepala daerah, yang turut berperan dalam penyediaan hunian layak bagi masyarakat.
Idah menyampaikan pihaknya tengah menunggu data lengkap terkait pelaksanaan program ini di wilayah Gorontalo. Ia menjelaskan bahwa dari target tiga juta rumah yang dirancang pemerintah, masing-masing satu juta unit dialokasikan untuk masyarakat desa, masyarakat perkotaan, dan masyarakat wilayah pesisir.
“Pak Wamen Fahri Hamzah sebelumnya telah melakukan kunjungan ke Kabupaten Pohuwato. Lahan di sana sudah tersedia dan siap digunakan untuk mendukung pembangunan rumah bagi masyarakat,” ujar Idah.
Ia menambahkan, prioritas pembangunan di Gorontalo akan disesuaikan dengan permintaan dari pemerintah kabupaten/kota. Sementara pemerintah provinsi berperan sebagai fasilitator dalam pengajuan bantuan ke pemerintah pusat, khususnya terkait penataan kawasan kumuh.
Idah juga menegaskan bahwa meski program ini menyasar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), pelaksanaannya bukan bersifat gratis.
“Masyarakat tetap akan membayar melalui skema angsuran yang disesuaikan dengan kemampuan. Pemerintah menyediakan lahan, sedangkan pembangunan dilakukan oleh pengembang yang bekerja sama dengan perbankan,” jelasnya.
Terakhir mantan Anggota DPR RI Komisi VIII itu berharap, Provinsi Gorontalo bisa mendapatkan perhatian khusus dalam program ini.
“Kami ingin masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya, terutama mereka yang selama ini kesulitan memiliki rumah layak huni,” pungkasnya. (mcgorontaloprov/echin)