Tingkatkan Pelayanan Publik, Plh Ditjen Bina Adwil Apresiasi Ide Pemekaran Kecamatan di Mahakam Ulu

: Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Ditjen Bina Adwil) Kementerian Dalam Negeri, menerima kunjungan Bupati Kabupaten Mahakam Ulu, Bonifasius Belawan di Jakarta, Senin (20/1/2025). Kemendagri


Oleh Eko Budiono, Selasa, 21 Januari 2025 | 09:55 WIB - Redaktur: Untung S - 358


Jakarta, InfoPublik – Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Ditjen Bina Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menerima kunjungan Bupati Kabupaten Mahakam Ulu, Bonifasius Belawan Geh, di Jakarta, pada Senin (20/1/2025).

Kunjungan ini terkait dengan rencana pemekaran kecamatan di wilayah Kabupaten Mahakam Ulu, yang menjadi salah satu langkah penting dalam meningkatkan pelayanan publik dan kualitas pemerintahan di daerah tersebut.

Bupati Mahakam Ulu, Belawan Geh, dalam pertemuan tersebut, menyampaikan berbagai masukan dan kebutuhan strategis terkait pemekaran kecamatan. Ia menegaskan bahwa pemekaran kecamatan adalah langkah vital untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan mempercepat pembangunan, mengingat kondisi geografis Kabupaten Mahakam Ulu yang cukup menantang.

“Pemekaran kecamatan merupakan salah satu langkah penting untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta mempercepat pembangunan di wilayah Mahakam Ulu yang memiliki kondisi geografis cukup menantang,” ujar Belawan.

Penerimaan kunjungan ini dilakukan oleh Amran, selaku Pelaksana Harian (Plh) Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, yang menyambut baik inisiatif dan aspirasi yang disampaikan oleh Bupati Mahakam Ulu.

Amran menegaskan bahwa Kemendagri selalu mendukung langkah-langkah yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan daerah, sepanjang langkah tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Kami akan melakukan kajian menyeluruh terkait usulan pemekaran ini, termasuk melihat potensi manfaat dan tantangannya,” ungkap Amran.

Pertemuan berlangsung dengan suasana konstruktif, membahas mekanisme pengajuan pemekaran wilayah sesuai dengan prosedur administrasi yang ditetapkan. Ditjen Bina Adwil juga memberikan panduan teknis terkait persyaratan dan tahapan yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu dalam proses pemekaran kecamatan tersebut.

Pemekaran kecamatan di Kabupaten Mahakam Ulu diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat, khususnya dalam hal pemerataan pembangunan, peningkatan akses layanan dasar, dan penguatan kapasitas pemerintahan lokal.

Langkah itu juga sejalan dengan komitmen pemerintah untuk mempercepat pembangunan di daerah-daerah yang memiliki kondisi geografis terpencil, sehingga diharapkan pembangunan dan pelayanan publik bisa lebih merata.

Sebagai tindak lanjut dari pertemuan ini, Ditjen Bina Adwil akan terus berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu untuk memastikan setiap tahapan proses pemekaran berjalan lancar dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

 

Berita Terkait Lainnya

  • Oleh MC PROV GORONTALO
  • Sabtu, 30 Agustus 2025 | 17:12 WIB
Pemprov Gorontalo Gandeng Alumni IMM Cetak SDM Unggul
  • Oleh MC KAB LUMAJANG
  • Jumat, 29 Agustus 2025 | 20:29 WIB
Trantibum Adalah Fondasi Pembangunan dan Kesejahteraan
  • Oleh MC KAB LUMAJANG
  • Jumat, 29 Agustus 2025 | 05:03 WIB
WBS Jadi Mekanisme Penting, Pemkab Lumajang Perkuat Pengawasan Gratifikasi
  • Oleh Tri Antoro
  • Kamis, 28 Agustus 2025 | 20:45 WIB
Kerja Nyata dan Efisiensi Anggaran Jadi Kunci Kemajuan Bangsa
  • Oleh MC KAB LUMAJANG
  • Kamis, 28 Agustus 2025 | 12:06 WIB
Pemkab Lumajang Hadirkan Layanan Kesehatan Jemput Bola ke Desa
  • Oleh MC KAB LUMAJANG
  • Kamis, 28 Agustus 2025 | 12:02 WIB
Pemkab Lumajang Luncurkan Program Bebas Pasung 2025, Fokus Pemulihan Humanis
  • Oleh MC KAB LUMAJANG
  • Kamis, 28 Agustus 2025 | 11:58 WIB
Setor Madu Jadi Strategi Pemkab Lumajang Perkuat Pelayanan Publik
-->