Surabaya, InfoPublik – Upaya pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Jawa Timur semakin diperkuat dengan tambahan 870.000 dosis vaksin dan obat-obatan yang didistribusikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) dan Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Kementan RI) kepada kabupaten/kota pada Selasa (11/2/2025).
Bantuan vaksin ini menjadi langkah strategis untuk mencegah penyebaran wabah yang berdampak signifikan terhadap sektor peternakan di Jawa Timur, yang dikenal sebagai lumbung ternak nasional.
Distribusi vaksin terdiri atas 520.000 dosis tahap I yang berasal dari Pemprov Jatim dan 350.000 dosis tahap II dari Kementerian Pertanian. Selain vaksin, Pemprov Jatim juga mengirimkan obat-obatan dalam jumlah besar untuk mendukung kesehatan ternak, seperti analgesik, antihistamin, vitamin ATP, dan vitamin lainnya, serta desinfektan yang diperlukan dalam penanganan PMK.
Dalam arahannya, Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, peternak, dan masyarakat untuk mempercepat vaksinasi dan pengendalian PMK. “Kami mengajak seluruh pihak terkait untuk bersinergi. Dengan koordinasi yang kuat, kita optimistis dapat mengatasi wabah ini dan memulihkan sektor peternakan di Jawa Timur,” ujar Adhy Karyono.
Dengan distribusi vaksin dan obat-obatan yang terus dilakukan, diharapkan sektor peternakan di Jawa Timur dapat segera pulih dan terbebas dari ancaman PMK. Pemprov Jatim bersama Kementan RI berkomitmen untuk mempercepat langkah-langkah strategis guna memastikan kesehatan ternak dan keberlanjutan usaha peternakan.
Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan RI, Agung Suganda, menegaskan bahwa pemerintah pusat menargetkan Indonesia bebas PMK pada tahun 2035. Jawa Timur menjadi salah satu provinsi prioritas dalam vaksinasi, dengan alokasi vaksin mencapai 1,4 juta dosis, atau sekitar 40 persen dari total vaksin nasional yang berjumlah 4 juta dosis.
“Jika Jawa Timur berhasil mengendalikan PMK, maka provinsi lain akan lebih mudah mengikuti. Untuk itu, kami terus mempercepat vaksinasi massal agar target bebas PMK dapat tercapai,” jelas Agung Suganda.
Ketua DPRD Jawa Timur, M. Musyafak, menyatakan bahwa pihaknya akan terus mendukung kebijakan percepatan pengendalian PMK. “Kami akan memberikan dukungan politik dan pengawasan agar kebijakan ini berdampak nyata bagi peternak dan masyarakat,” katanya.
Kepala Dinas Peternakan Jatim, Indyah Aryani, mengapresiasi seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pengendalian PMK. “Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan yang luar biasa dalam penanganan PMK. Penetapan status darurat bencana nonalam akibat PMK serta diterbitkannya Surat Edaran Gubernur menjadi langkah strategis dalam mempercepat penanganan,” ujar Indyah.
Meski begitu, ia menegaskan bahwa Jawa Timur masih membutuhkan tambahan 4,4 juta dosis vaksin untuk melindungi populasi sapi yang mencapai 6,6 juta ekor. Oleh karena itu, Pemprov Jatim berharap agar pemerintah pusat tetap mengalokasikan anggaran tambahan guna mempercepat vaksinasi.(MC Prov Jatim /hjr-jal/eyv)
