Pemkab Morowali Targetkan Peningkatan Nilai SAKIP dari B ke BB, OPD Diminta Fokus

:


Oleh MC KAB MOROWALI, Rabu, 16 April 2025 | 06:13 WIB - Redaktur: Tri Antoro - 355


Morowali, InfoPublik – Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), Inspektorat Kabupaten Morowali menegaskan pentingnya percepatan reformasi birokrasi. Reformasi bertujuan menciptakan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan efektif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Sekretaris Inspektorat Morowali, Nur Alam, saat ditemui di ruang kerjanya di Kompleks Kantor Inspektorat Morowali, Desa Bahomohoni,  Kabupaten pada Kamis (10/4/2025).

Nur Alam menjelaskan, ada empat pilar penting dalam reformasi birokrasi yang harus menjadi fokus bersama, yaitu menciptakan birokrasi yang profesional, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), birokrasi yang berorientasi pada kepentingan masyarakat, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta melakukan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan.

Salah satu tantangan utama, menurutnya, adalah mendorong Kabupaten Morowali menuju Zona Integritas (ZI) dalam rangka meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

“Percepatan pembangunan zona integritas merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Morowali dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, sekaligus menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari praktik korupsi, transparan, dan berintegritas,” jelas Nur Alam.

Ia menegaskan pentingnya komitmen seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melakukan perbaikan berkelanjutan dalam aspek administrasi maupun pelaporan keuangan. Tujuannya adalah membangun birokrasi yang profesional dan dipercaya oleh masyarakat.

Nur Alam juga menyoroti perlunya peningkatan dalam Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Saat ini, Morowali berada pada nilai B, namun diharapkan bisa ditingkatkan ke peringkat BB.

“Nilai SAKIP B menunjukkan pengelolaan kinerja yang cukup akuntabel. Namun, kita harus terus mendorong peningkatan menuju nilai BB. Ini menjadi tanggung jawab bersama bagi kepala dinas, sekretaris, dan kasubbag program yang berkaitan langsung dengan SAKIP,” tambahnya.

MC Morowali/Maisarah.

 

Berita Terkait Lainnya

  • Oleh MC KAB LUMAJANG
  • Jumat, 29 Agustus 2025 | 05:03 WIB
WBS Jadi Mekanisme Penting, Pemkab Lumajang Perkuat Pengawasan Gratifikasi
  • Oleh MC KAB LUMAJANG
  • Kamis, 28 Agustus 2025 | 11:58 WIB
Setor Madu Jadi Strategi Pemkab Lumajang Perkuat Pelayanan Publik
  • Oleh MC PROV GORONTALO
  • Rabu, 27 Agustus 2025 | 20:31 WIB
Wagub Gorontalo Ajak ASN Jadikan Panca Prasetya Korpri sebagai Pedoman Kerja
  • Oleh MC KAB LUMAJANG
  • Rabu, 27 Agustus 2025 | 18:19 WIB
Media Sosial Adalah Ruang Belajar Tanpa Batas
  • Oleh MC KAB MOROWALI
  • Rabu, 27 Agustus 2025 | 15:25 WIB
Wabup Morowali Hadiri Rakornas Produk Hukum Daerah 2025 di Kendari
  • Oleh MC KAB MOROWALI
  • Rabu, 27 Agustus 2025 | 15:00 WIB
Pemkab Morowali Gelar FGD II Penyusunan RDTR Kawasan Lakombulo
-->