Pemkab Katingan Perkuat SDM Aparatur melalui Evaluasi Jabatan dan PPPK Tahap II

Kasongan, InfoPublik – Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kabupaten Katingan, Deddy Ferras, menegaskan bahwa penyusunan struktur jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Katingan harus selaras dengan kebutuhan organisasi dan dinamika reformasi birokrasi yang mengedepankan efisiensi serta profesionalisme pelayanan.

Pernyataan itu disampaikan dalam kegiatan Asistensi Evaluasi Jabatan dan Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap II yang digelar Rabu (16/4/2025).

Kegiatan itu menghadirkan Tim Evaluasi Jabatan Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PAN-RB yang dipimpin Mita Nezky, Kepala Pusat Perencanaan Kepegawaian BKN M. Ridwan, serta Kabag Perencanaan Kepegawaian Kemendagri Benny Cahyadie. Hadirnya perwakilan tiga instansi pusat ini menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung percepatan reformasi birokrasi di daerah.

"Evaluasi jabatan ini adalah langkah penting untuk memastikan formasi jabatan yang ada di perangkat daerah tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi benar-benar mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif," tegas Deddy Ferras.

Ia menambahkan, penataan struktur organisasi harus mampu merespons tuntutan pelayanan publik yang semakin dinamis.

Selain evaluasi jabatan, asistensi juga membahas mekanisme pengadaan dan pengangkatan PPPK Tahap II yang sedang dipersiapkan Pemkab Katingan. Kepala Pusat Perencanaan Kepegawaian BKN, M. Ridwan, menekankan pentingnya perencanaan formasi pegawai berbasis data yang akurat.

"Pengadaan PPPK harus presisi, tidak sekadar menutup kekosongan jabatan, tetapi juga mendukung percepatan pelayanan publik," ujarnya.

Senada dengan itu, Benny Cahyadie dari Kemendagri mendorong pemerintah daerah untuk lebih cermat dalam memetakan kebutuhan SDM, terutama dalam proses seleksi PPPK, agar sesuai dengan kebijakan nasional dan strategi pengembangan birokrasi.

Asistensi itu menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Pemkab Katingan untuk memastikan pengelolaan SDM aparatur dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel.

Deddy Ferras menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menyesuaikan kebijakan kepegawaian sesuai arahan pusat, guna mewujudkan birokrasi yang adaptif, modern, dan berorientasi pada pelayanan optimal bagi masyarakat.