Pemprov Riau Fasilitasi Kemitraan 53 UMKM Penyandang Disabilitas dengan Perusahaan Besar

Pekanbaru, InfoPublik – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menunjukkan komitmen kuat dalam memberdayakan kelompok masyarakat rentan, khususnya pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) penyandang disabilitas. Langkah strategis diwujudkan melalui fasilitasi kemitraan antara 53 UMKM disabilitas dengan delapan pelaku usaha besar di Bumi Lancang Kuning.

Kolaborasi ini tidak hanya memperkuat keberlangsungan usaha para penyandang disabilitas, tetapi juga membuka peluang kerja baru bagi 184 individu. Selain mempertemukan UMKM dengan perusahaan besar, Pemprov Riau melibatkan lembaga negara untuk memberikan dukungan legalitas usaha dan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).

"Alhamdulillah, pada hari yang berbahagia ini kita telah melaksanakan pemberian legalitas UMKM disabilitas, penyerahan HAKI, serta penandatanganan kesepakatan kemitraan antara pelaku usaha besar dan UMKM," ujar Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Riau, Helmi D, di Kantor DPMPTSP, Kota Pekanbaru pada  Selasa (29/4/2025).

Ia menegaskan bahwa inisiatif ini menjadi bukti nyata perhatian pemerintah terhadap masyarakat rentan dan penyandang disabilitas, sesuai dengan instruksi dan perhatian khusus Gubernur Riau.

Lebih lanjut, Helmi merinci bahwa nilai kemitraan yang terjalin mencapai Rp309.750.000 dan menciptakan 184 lapangan kerja baru. "Kesetaraan dan keadilan harus menjadi perhatian kita bersama. Pemerintah dan dunia usaha memiliki tanggung jawab mendukung kelompok rentan dan disabilitas," tegasnya.

Helmi juga mengungkapkan capaian selama tiga tahun terakhir, yakni sebanyak 950 UMKM bermitra dengan 48 pelaku usaha besar, dengan nilai kesepakatan mencapai Rp37,7 miliar, dan menyerap 2.606 tenaga kerja baru.

Ia memberikan apresiasi kepada lembaga pendukung seperti BI, BBPOM, Kementerian Agama, dan Kemenkumham atas kontribusi dalam pembinaan, sertifikasi halal, SNI, dan pelayanan HAKI kepada UMKM di Riau.

(Mediacenter Riau/asn)