APBD Batang 2025 Disesuaikan, Bupati Ajukan Perubahan KUA-PPAS dan Perda Pajak

Batang, InfoPublik – Pemerintah Kabupaten Batang mengajukan rancangan perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025 serta perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pengajuan tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Batang, Faiz Kurniawan, dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batang, Selasa (10/6/2025).

Bupati Faiz menjelaskan bahwa perubahan KUA dan PPAS ini merupakan penyesuaian terhadap dinamika yang tidak sesuai dengan asumsi awal dalam kerangka ekonomi daerah serta kerangka pendanaan. Perubahan ini juga untuk menyelaraskan program kepala daerah terpilih dengan program nasional, termasuk Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden.

Adapun proyeksi keuangan dalam rancangan perubahan APBD 2025 meliputi:

• Pendapatan Daerah: Rp1.931.464.577.587,00.
• Belanja Daerah: Rp2.071.322.775.737,73.
• Defisit Anggaran: Rp139.858.198.150,73.
• Penerimaan Pembiayaan: Rp144.858.198.150,73.
• Pengeluaran Pembiayaan: Rp5.000.000.000,00.
• Surplus Pembiayaan: Rp139.858.198.150,73.

Sementara itu, terkait perubahan Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bupati menyampaikan bahwa hal ini merupakan tindak lanjut atas evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

Perubahan yang diajukan antara lain meliputi:

• Penyempurnaan pengertian umum.
• Pengaturan PBB-P2 yang semula menggunakan Peraturan Bupati kini diatur oleh Peraturan Menteri.
• Pengecualian BPHTB untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
• Penyesuaian tarif Pajak MBLB dari 20 persen menjadi 15 persen.
• Penambahan kewajiban pelaporan Peraturan Bupati tentang perubahan tarif kepada menteri terkait dan DPRD dalam waktu tujuh hari kerja.
• Perubahan ketentuan objek retribusi yang kini dicantumkan dalam lampiran, bukan dalam pasal.
• Penyesuaian tarif retribusi sesuai jenis pelayanan.

Bupati Faiz berharap, proses pembahasan oleh Komisi dan Badan Anggaran DPRD dapat berjalan lancar dan sesuai jadwal, sehingga rancangan ini dapat segera ditetapkan menjadi dasar hukum yang mengikat.

(MC Batang, Jateng/Edo/Sri Rahayu)