Pemko Padang Dorong Peran Strategis Penyuluh Pertanian dan Perikanan untuk Tekan Kemiskinan

Padang, InfoPublik – Pemerintah Kota Padang menegaskan bahwa sektor pertanian dan perikanan menjadi bagian penting dalam strategi pengentasan kemiskinan daerah. Hal ini disampaikan Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, dalam pertemuan bersama para Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dan Penyuluh Perikanan se-Kota Padang di Aula Kantor Dinas Pertanian, Selasa (10/6/2025).

Maigus menekankan bahwa keberhasilan program bantuan pemerintah sangat bergantung pada akurasi data yang dihimpun di lapangan oleh para penyuluh. Ia menyebut penyuluh bukan sekadar pelaksana teknis, tetapi aktor kunci dalam memastikan bantuan tepat sasaran dan berdampak langsung pada peningkatan taraf hidup masyarakat.

“Kita sedang menyusun kebijakan berbasis data. Peran bapak-ibu penyuluh sangat penting dalam mendata kebutuhan petani dan nelayan secara akurat. Itulah fondasi utama untuk penyaluran bantuan yang adil dan efektif,” tegasnya.

Pertemuan ini menjadi bagian dari penguatan pelaksanaan Program Unggulan (Progul) ‘Padang Melayani’, salah satu pilar reformasi layanan publik dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sebagai Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), Maigus menyatakan komitmen Pemko untuk menjadikan sektor primer sebagai solusi berkelanjutan terhadap masalah struktural kemiskinan.

“Pertanian dan perikanan bukan hanya sektor ekonomi tradisional, tapi bisa jadi pendorong utama ekonomi lokal. Banyak kisah sukses lahir dari keluarga petani dan nelayan. Kita perlu bangun ekosistem yang menopang potensi itu,” ujar Maigus.

Pendataan yang valid dari para penyuluh akan menjadi dasar penyusunan APBD 2026 yang lebih partisipatif dan responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat.

Hadir dalam pertemuan tersebut, Kepala Dinas Pertanian Kota Padang Yoice Yuliani bersama 44 penyuluh pertanian, serta Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Alfiadi bersama 18 penyuluh perikanan. Mereka menyatakan siap memperkuat sinergi antarinstansi dan lintas sektor untuk mendukung eksekusi program berbasis hasil pendataan PPL.

Langkah ini juga membuka ruang bagi integrasi program pelatihan, penyuluhan berkelanjutan, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mempercepat pendataan dan evaluasi dampak program pemerintah di sektor pangan.

Dengan pendekatan ini, Pemerintah Kota Padang tidak hanya menjadikan penyuluh sebagai pelaksana, tetapi juga sebagai garda depan perumusan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy). Ini menjadi indikasi pergeseran cara pandang pemerintah dari kebijakan berbasis asumsi menuju kebijakan berbasis realitas lapangan. (MC Padang/June/Stephen PS / Fauzil / Hariz / Habib / Rusdi PH)