Kota Padang Perkuat Peran TKSK untuk Pastikan Bantuan Sosial Lebih Tepat Sasaran

Padang, Infopublik — Pemerintah Kota Padang terus memperkuat akurasi dan akuntabilitas penyaluran bantuan sosial (bansos) dengan menekankan peran strategis Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK). Di tengah perubahan regulasi nasional dan tantangan sosial-ekonomi yang dinamis, TKSK kini menjadi ujung tombak dalam membangun sistem data yang valid, terverifikasi, dan berbasis kebutuhan riil di lapangan.

Heriza Syafani, Kepala Dinas Sosial Kota Padang, menegaskan bahwa TKSK bukan sekadar petugas administratif, melainkan aktor penting dalam memastikan bahwa setiap rupiah bansos menyentuh rumah tangga yang benar-benar membutuhkan.

“Mereka bekerja di titik paling krusial—di lapangan, langsung dengan masyarakat. Karena itu, peningkatan kapasitas dan penguatan kolaborasi lintas level pemerintahan sangat penting,” ujar Heriza dalam wawancara, Kamis (19/6/2025).

Setiap tahun, Dinsos Kota Padang menggelar bimbingan teknis (bimtek) yang melibatkan 11 TKSK, Kasi Kesos kecamatan, serta para lurah dari wilayah dengan konsentrasi kemiskinan tinggi. Bimtek ini tidak hanya soal teori atau seremonial pelatihan, tapi fokus pada peningkatan akurasi pendataan, validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dan pemahaman regulasi terbaru.

Salah satu regulasi penting adalah Permensos No. 3 Tahun 2025, yang memperkuat sistem pendataan tunggal sosial ekonomi nasional sesuai amanat Inpres No. 4 Tahun 2025. Dalam konteks ini, TKSK berperan penting sebagai simpul koordinasi antara Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), RT/RW, dan perangkat kelurahan.

Heriza menekankan bahwa tugas TKSK hari ini jauh lebih strategis. Setidaknya ada tiga aspek krusial yang harus dikuasai:

1. Memahami isu strategis di wilayah masing-masing, termasuk tren kemiskinan, disabilitas, hingga kerentanan sosial yang meningkat pasca pandemi.

2. Berjejaring dan berkolaborasi secara aktif dengan dinas lain dan lembaga non-pemerintah, agar kebijakan intervensi sosial berbasis data menjadi lebih terintegrasi.

3. Menjaga integritas, empati, dan sensitivitas sosial saat melakukan pendataan, terutama di tengah masyarakat rentan yang kerap enggan terbuka karena pengalaman traumatis atau stigma.

“Bukan hanya soal klik dan input data, tapi soal kepekaan. TKSK harus tahu siapa yang benar-benar butuh. Ini menyangkut keadilan sosial,” kata Heriza.

Pada tahun 2025, Dinsos Kota Padang mencatat penyaluran bansos untuk dua tahap besar. Tahap I menjangkau 24.424 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dan meningkat pada tahap II menjadi 31.009 KPM. Lonjakan ini menandakan pentingnya validasi data secara berkala agar program bantuan tidak hanya besar dari sisi anggaran, tapi juga efektif dari sisi dampak.

Dengan sistem data yang lebih kuat dan tim lapangan yang berintegritas seperti TKSK, Padang membangun ekosistem kesejahteraan sosial yang tidak hanya responsif, tetapi juga berkelanjutan. (MC Padang/RA/Stephen PS / Fauzil / Hariz / Habib / Rusdi PH)