Gresik Finalisasi Data Bantuan DBHCHT: Lansia dan Disabilitas Jadi Prioritas

Gresik, Infopublik — Pemerintah Kabupaten Gresik terus memperkuat fondasi pengentasan kemiskinan melalui pemutakhiran data yang akurat dan inklusif. Bertempat di Hotel Santika Gresik, Rabu (25/06/2025), digelar kegiatan finalisasi data Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Kegiatan ini diikuti oleh seluruh Kasi Kesra Kecamatan se-Kabupaten Gresik serta Koordinator Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).

Wakil Bupati Gresik, Asluchul Alif, menegaskan pentingnya validitas data dalam setiap kebijakan penanggulangan kemiskinan. Menurutnya, data yang tidak akurat akan menyebabkan intervensi menjadi salah sasaran dan memperlebar ketimpangan.

“Data itu bukan sekadar angka—ia adalah fondasi kebijakan. Kalau datanya tidak valid, kita tidak akan pernah benar-benar menyelesaikan masalah kemiskinan di Gresik,” tegasnya.

Melalui proses finalisasi ini, sebanyak 3.085 warga yang sebelumnya belum tercatat sebagai penerima bantuan sosial akan menerima BLT DBHCHT. Bantuan ini menyasar kelompok rentan seperti lansia dan penyandang disabilitas yang belum pernah menerima bansos dari skema pemerintah manapun. Distribusinya akan melibatkan PT Pos Indonesia sebagai mitra penyalur untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi.

Selain itu, Wabup Alif juga menekankan pentingnya verifikasi cepat terhadap 13.000 warga yang kepesertaan BPJS-nya dinonaktifkan oleh pemerintah pusat karena tidak terdaftar dalam data kemiskinan.

“Saya minta seluruh Kasi Kesra di kecamatan segera berkoordinasi dengan desa. Verifikasi secepatnya, agar bisa kita masukkan ke dalam data kemiskinan dan ajukan reaktivasi BPJS,” ujarnya.

Ia menambahkan, ke depan seluruh intervensi sosial di Gresik akan berbasis pada satu sumber data kemiskinan yang terverifikasi. Data ini tidak hanya digunakan untuk pemberian bantuan langsung, tetapi juga untuk pelatihan keterampilan, program pemberdayaan ekonomi, hingga jaminan kesehatan.

“Saya tegaskan, pengelolaan data tidak boleh didasarkan pada suka atau tidak suka. Ini menyangkut nasib ribuan orang. Harus objektif dan berpihak pada yang benar-benar membutuhkan,” tegas Wabup.

Finalisasi data ini menjadi bukti bahwa kebijakan sosial bukan sekadar urusan teknis, melainkan bentuk komitmen dan kepedulian terhadap sesama. Dengan memperkuat sistem pendataan yang jujur, akurat, dan transparan, Pemkab Gresik berharap tidak ada satu pun warga rentan yang tertinggal dari bantuan yang seharusnya mereka terima.

Kegiatan ini juga menunjukkan pentingnya koordinasi lintas sektor, mulai dari pemerintah daerah, perangkat kecamatan, desa, hingga lembaga penyalur dan pendamping lapangan. Semua pihak berperan memastikan bahwa bansos menjangkau yang benar-benar membutuhkan, tepat sasaran, dan berkelanjutan.(nnd/edited by Diskominfo Kab. Gresik)