Pemprov Riau Sampaikan Ranperda APBD 2024, Realisasi Capai Rp9,49 Triliun

Pekanbaru, InfoPublik — Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, M Job Kurniawan, menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.

Job Kurniawan menjelaskan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau terus berupaya meningkatkan kualitas program pembangunan serta menjaga keselarasan dengan visi dan misi RPJMD Riau 2019–2024. Fokus utama diarahkan pada skala prioritas dengan memperhatikan aspek sosial, lingkungan, dan pertumbuhan ekonomi.

"Pembangunan merupakan aktivitas multidimensi yang harus terukur dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab. Pada akhirnya, pembangunan bermuara pada Riau yang berdaya saing, sejahtera, bermartabat, dan unggul di Indonesia," tegas Job disampaikan dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Provinsi Riau, Senin (30/6/2025).

Ia menyampaikan bahwa laporan keuangan Pemprov Riau telah direviu oleh Inspektorat Provinsi dan disampaikan ke DPRD. Predikat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) bukan akhir, melainkan bagian dari proses perbaikan berkelanjutan.

"Pemprov Riau tetap berkomitmen menjaga kualitas laporan keuangan agar azas reliabilitas dan akuntabilitas tetap terjaga," tambahnya.

Secara rinci, Job memaparkan realisasi pendapatan Provinsi Riau tahun 2024 sebesar Rp9,49 triliun atau 85,42 persen dari target Rp11,12 triliun. Pendapatan Asli Daerah terealisasi Rp5,43 triliun atau 80,09 persen, pendapatan transfer Rp4,05 triliun atau 93,74 persen, dan pendapatan lain-lain yang sah Rp8,82 miliar atau 98,74 persen.

Realisasi belanja tercatat Rp9,58 triliun atau 85,67 persen dari anggaran Rp11,19 triliun. Rinciannya, belanja operasi Rp5,99 triliun (87,75 persen), belanja modal Rp1,88 triliun (77,05 persen), belanja transfer Rp1,70 triliun (89,97 persen), dan belanja tak terduga nihil.

Untuk pembiayaan, realisasi mencapai Rp69,27 miliar atau 100,23 persen dari anggaran Rp69,11 miliar, seluruhnya berasal dari penerimaan pembiayaan.

Job juga menekankan bahwa Pemprov Riau memprioritaskan urusan wajib seperti perlindungan masyarakat, peningkatan kualitas hidup, dan pelayanan dasar. Termasuk penguatan sistem pendidikan, kesehatan, serta penyediaan fasilitas sosial dan umum yang memadai.

(Mediacenter Riau/nb)