Gresik Perkuat Peran Desa dalam Optimalisasi Pajak Daerah Lewat Digitalisasi dan Kolaborasi

Gresik, Infopublik — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik terus mendorong pemerataan kontribusi pajak dari seluruh wilayah, termasuk desa dan daerah pinggiran, melalui pendekatan strategis dan kolaboratif. Langkah ini diwujudkan melalui kegiatan capacity building bertema “Peningkatan Pendapatan Daerah Bersama Desa Hebat”, yang digelar oleh Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) di Hotel Aston Gresik, Rabu (2/7/2025).

Kegiatan ini tidak hanya menjadi forum berbagi praktik baik, tetapi juga memperkuat sinergi antara pemerintah kabupaten, pemerintah desa, dan sektor keuangan dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama dari sektor-sektor produktif di perdesaan seperti pajak restoran dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pedesaan.

“Pemerataan pembangunan harus ditopang oleh pemerataan kontribusi. Desa bukan hanya objek pembangunan, tetapi juga subjek penting dalam menopang PAD,” tegas Wakil Bupati Gresik, Asluchul Alif.

Meski berpotensi tinggi, pemungutan PBB di desa masih menghadapi berbagai kendala klasik seperti keterbatasan SDM, infrastruktur teknologi yang belum merata, hingga akurasi data objek pajak yang masih lemah. Proses distribusi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dan pencatatan pembayaran juga masih manual di sejumlah wilayah.

Kepala BPPKAD Gresik, Andhy Hendro Wijaya, menjelaskan bahwa realisasi penerimaan PBB per Juni 2025 telah menyentuh 62 persen dari target tahunan. Namun, pihaknya menegaskan bahwa capaian ini belum boleh membuat puas.

“PBB masih menjadi tulang punggung PAD Gresik. Tapi keberlanjutan dan peningkatannya hanya bisa dicapai dengan kerja keras kolektif dan transformasi digital,” ujarnya.

Sebagai bagian dari strategi digitalisasi layanan pajak, Pemkab Gresik memperluas pemanfaatan aplikasi Laku Pandai. Aplikasi ini memungkinkan masyarakat desa membayar dan melaporkan pajak secara daring, mulai dari PBB hingga pajak kendaraan bermotor.

“Dengan Laku Pandai, warga tak perlu lagi antre di loket. Semua bisa dilakukan lebih cepat dan akurat,” tambah Andhy.

Langkah ini sejalan dengan misi pemerintah daerah untuk menjadikan pajak sebagai layanan publik yang inklusif, mudah diakses, dan transparan, sekaligus memperkuat posisi desa sebagai bagian dari ekosistem fiskal daerah.

Kegiatan ini juga menghadirkan dua narasumber utama:

• Dr. Rusdianto Sesung, S.H., M.H. dari Universitas Narotama, yang memaparkan pentingnya peran regulasi dan edukasi hukum dalam pemungutan pajak di tingkat desa.

• Abdullah Basit, Pimpinan Cabang Bank Jatim, yang menyampaikan strategi kolaborasi antara perbankan dan desa dalam mendukung digitalisasi pembayaran pajak.

Hadir pula camat, kepala desa, dan perangkat daerah terkait, yang diharapkan menjadi agen penggerak di wilayah masing-masing dalam memperluas basis pajak lokal.

Dengan dukungan teknologi, sinergi antarlembaga, serta peningkatan kapasitas SDM desa, Pemkab Gresik optimis dapat membangun desa yang tidak hanya kuat secara sosial, tetapi juga mandiri secara fiskal. Optimalisasi pajak desa menjadi fondasi penting untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan adil.

“Pajak bukan hanya kewajiban, tapi kekuatan pembangunan daerah. Dan desa adalah ujung tombaknya,” tutup Asluchul Alif. (fo/nnd)