Regulasi Baru Diterbitkan, Singkawang Tingkatkan Kapasitas ASN Pengadaan

Singkawang, InfoPublik – Pemerintah Kota Singkawang menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Penguatan Kapasitas bagi Pelaku Pengadaan Barang/Jasa guna meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas aparatur sipil negara (ASN) di lingkup pengadaan.

Kegiatan yang dibuka langsung oleh Wali Kota Singkawang, Tjhai Chui Mie ini berlangsung di Ruang Basement Kantor Wali Kota Singkawang, Selasa (29/7/2025).

Menghadirkan narasumber dari Widyaiswara BKPSDM Kota Sukabumi, Dr. Fahrurrazi, Bimtek diikuti unsur strategis pengadaan di lingkungan Pemkot, mulai dari Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kelompok Kerja Pemilihan, hingga Bendahara Pengeluaran.

Wali Kota Tjhai Chui Mie menegaskan pentingnya penguatan kapasitas sumber daya manusia untuk menjamin proses pengadaan yang transparan, efisien, dan bebas dari pelanggaran.

“ASN harus punya kapasitas dan integritas. Pengadaan barang/jasa bukan sekadar teknis, tapi berkaitan erat dengan tanggung jawab terhadap pembangunan daerah dan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa setiap pekerjaan memiliki risiko, namun risiko tersebut bisa diminimalkan dengan kompetensi dan pemahaman yang memadai.

“Jangan takut ambil keputusan, asalkan dilakukan sesuai aturan. Ikuti pelatihan ini dengan sungguh-sungguh agar bisa langsung diterapkan di lapangan,” tambahnya.

Kegiatan ini sekaligus menjadi respons terhadap terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 yang merevisi Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta implementasi Katalog Elektronik Versi 6.

Kepala Bagian PBJ Setda Singkawang, Rindar Prihartono, menyampaikan bahwa transformasi digital dalam sistem pengadaan menjadi fokus utama pemerintah, baik untuk efisiensi maupun untuk mendorong percepatan belanja daerah.

“Dengan e-katalog versi terbaru, pemerintah didorong menyerap anggaran lebih cepat, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi. Tapi ini butuh SDM yang siap dan paham aturan,” jelasnya.

Ia menambahkan, tujuan akhir dari pelatihan ini adalah membentuk aparatur yang profesional, transparan, dan bertanggung jawab dalam seluruh proses pengadaan, dari perencanaan hingga pelaksanaan.

“Optimalisasi belanja pemerintah hanya bisa dicapai bila setiap tahapan pengadaan dijalankan sesuai prinsip good governance,” ujarnya.

MC. Kota Singkawang