Komisi IX DPR RI Kawal Penyelesaian Tiga Isu Strategis di Gorontalo

Kota Gorontalo, InfoPublik – Pemerintah Provinsi Gorontalo menerima kunjungan kerja Tim Komisi IX DPR RI pada Senin (11/8/2025) di Aula Rumah Jabatan Gubernur.

Pertemuan itu membahas secara mendalam tiga isu strategis, terutama tindak lanjut pembahasan terkait kesehatan, ketenagakerjaan, serta pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), dengan penekanan pada penyelesaian masalah yang memerlukan dukungan pusat.

Pada isu kesehatan, Gubernur Gorontalo, Gusnar, memaparkan kendala pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ainun Habibie.

Pembangunan sempat terhenti akibat pemutusan kontrak kerja yang menyebabkan pengembalian anggaran ke Kementerian Kesehatan. Untuk memulai kembali, Pemerintah Provinsi mengalokasikan dana APBD tahun ini guna menyelesaikan pembangunan lantai satu.

Gusnar secara khusus meminta perhatian dan dukungan Komisi IX DPR RI beserta Kementerian Kesehatan agar anggaran senilai Rp 76 miliar yang telah ditarik kembali ke pusat dapat dikucurkan kembali.

Dana tersebut sangat krusial untuk menyelesaikan konstruksi hingga lantai lima serta pengadaan alat kesehatan.

Gusnar mengungkapkan, komitmen Menteri Kesehatan dalam pertemuan beberapa bulan sebelumnya yang menjamin pencairan kembali dana Rp76 miliar tersebut pada Tahun Anggaran 2026.

Mengenai ketenagakerjaan, Gusnar menyoroti nasib Balai Latihan Kerja (BLK) Provinsi Gorontalo. Meski gedungnya telah selesai dibangun sejak tahun 2022, BLK hingga kini belum juga beroperasi.

Gubernur mendorong kementerian terkait agar segera mengoperasionalkan BLK tersebut. Ia menekankan pentingnya pelatihan yang ditawarkan BLK untuk merespons potensi lapangan kerja di sektor unggulan Gorontalo, yaitu pertambangan, pariwisata, dan pertanian, sebagai bagian dari tindak lanjut pembahasan peningkatan SDM daerah.

Terkait Program MBG, Gusnar mengajukan permintaan mendesak agar Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Gorontalo dapat berdiri secara mandiri dan lepas dari koordinasi KPPG Sulawesi Utara (Sulut). 

Koordinasi yang dinilai masih sulit akibat struktur saat ini dianggap menghambat efektivitas program. Selain itu, ia menyoroti keterbatasan infrastruktur pendukung.

Saat ini, jumlah dapur MBG yang beroperasi baru mencapai 17 unit, jumlah yang masih jauh dari cukup untuk menjangkau seluruh sasaran program secara luas. Gusnar menyatakan telah mendapat jaminan dukungan dari Komisi IX DPR RI untuk memperjuangkan kemandirian KPPG Gorontalo dan percepatan penambahan dapur MBG sebagai tindak lanjut pembahasan peningkatan pelayanan gizi.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Putih Sari, mengata bahwa kunjungan kerja ke Gorontalo bertujuan membahas berbagai permasalahan di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan. Kehadiran timnya berfungsi sebagai jembatan antara kebutuhan pemerintah daerah dalam menjalankan program pusat dengan dukungan dari kementerian terkait, yang merupakan mitra Komisi IX.

Putih Sari mengapresiasi langkah-langkah yang telah dijalankan Pemprov Gorontalo, namun menegaskan bahwa beberapa kebutuhan daerah, seperti keberlanjutan pembangunan rumah sakit provinsi, memerlukan dukungan konkret pemerintah pusat.  (mcgoronatloprov/ryan/isam)