Respons Situasi Perekonomian Global, Pemerintah Siapkan Deregulasi Sektor Riil

Jakarta, InfoPublik - Usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam menerima kunjungan resmi Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada 27 Juni 2025 menghadiri Rapat Terbatas Bersama Jajaran Menteri Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta.

Pertemuan tersebut menjadi forum penting dalam membahas berbagai langkah strategis dalam merespons dinamika perekonomian global, termasuk mencakup penyesuaian kebijakan tarif perdagangan dengan Amerika Serikat (AS) serta penguatan kerja sama di kawasan Asia Tenggara.

Demikian disampaikan Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian), Haryo Limanseto, di Jakarta, Sabtu (28/6/2025).

Lebih lanjut, respons yang disiapkan Pemerintah untuk dapat menghadapi dinamika perekonomian global tersebut salah satunya dengan mendorong deregulasi sektor riil melalui penyederhanaan regulasi ekspor-impor dengan merevisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

Menurut Haryo, revisi tersebut mengarah pada pengaturan sektoral sehingga diharapkan akan kian mendorong fleksibilitas. Presiden Prabowo Subianto juga menegaskan pentingnya menciptakan iklim usaha yang sehat dan kompetitif dengan memangkas hambatan perizinan, sehingga dapat mendorong pertumbuhan investasi nasional.

Dalam kerangka tersebut, lanjut Haryo, Presiden Prabowo Subianto turut menekankan bahwa deregulasi sektor riil harus diarahkan untuk meningkatkan daya saing, utamanya melalui penyederhanaan birokrasi sehingga dapat menjaga pertumbuhan ekonomi di dalam negeri.

Selanjutnya, rapat tersebut juga menyoroti terkait kemajuan positif dalam dialog perdagangan antara Indonesia dan AS. Pemerintah memandang bahwa kedua negara memiliki kepentingan bersama dalam membangun kemitraan ekonomi yang saling menguntungkan. Kedua pihak sepakat untuk mendorong solusi yang saling menguntungkan dengan mempertimbangkan nilai strategis dalam hubungan ekonomi bilateral kedua negara.

Saat ini, proses perundingan antara tim negosiator dari masing-masing pihak berlangsung secara intensif untuk menjajaki berbagai opsi permintaan dan penawaran yang diajukan.

Selain itu, Pemerintah Indonesia juga memperolah dukungan dan respons positif dari United States Secretary of the Treasury dan United States Trade Representative, terhadap inisiatif dalam memperkuat kerja sama ekonomi bilateral Indonesia - Amerika Serikat. Dukungan tersebut menjadi sinyal positif bagi upaya bersama membangun kemitraan ekonomi yang lebih erat dan saling menguntungkan.