KIP Dorong Inovasi Keterbukaan Informasi Publik, Libatkan Aktor Non-Pemerintah dan Sektor Spesifik

Jakarta, InfoPublik  — Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP), Arya Sandhyyudha, menegaskan pentingnya keterbukaan informasi publik sebagai instrumen strategis dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Hal itu ia sampaikan dalam sambutan pada soft launching Pameran Keterbukaan Informasi Publik 2025, yang digelar Kamis  (24/7/2025) di Jakarta.

"Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sudah berjalan baik secara prinsip di berbagai badan publik. Namun, melalui pameran ini, kami ingin melihat langsung strategi komunikasi dan inovasi yang dilakukan, terutama dari pendekatan sektoral," ujar Arya.

Arya menyebut bahwa pameran ini bukan sekadar ajang seremonial, melainkan bentuk penyiasatan efisiensi dari program visitasi yang sebelumnya dilakukan secara menyebar di berbagai daerah. Kini, pameran menjadi hub bagi berbagai badan publik untuk “show up” sekaligus berbagi praktik baik dalam menyampaikan informasi ke publik.

“Melalui satu lokasi ini, kami bisa menyaksikan bagaimana Kementerian, Lembaga, BUMN, hingga PTN menunjukkan inovasi-inovasi pelayanan informasinya, baik untuk sektor pertanian, perikanan, pendidikan, bahkan layanan bagi penyandang disabilitas dan kelompok ekonomi menengah ke bawah,” jelas Arya.

Beberapa contoh inovasi disorot dalam forum ini, seperti pendekatan layanan informasi untuk petani oleh Kementerian Pertanian, model komunikasi ke masyarakat pesisir oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, hingga teknologi informasi ramah difabel di perguruan tinggi negeri.

“Pameran ini mendorong keterbukaan informasi memiliki kebermanfaatan yang nyata di sektor masing-masing,” imbuhnya.

Arya juga menyampaikan apresiasinya terhadap pihak-pihak non-pemerintah yang berpartisipasi aktif dalam agenda keterbukaan informasi, seperti PT Mokila Promosindo selaku pelaksana teknis kegiatan, dan PT Murtilla yang menjadi mitra pameran meski tak diwajibkan oleh undang-undang.

“Ini menunjukkan bahwa keterbukaan informasi publik bukan hanya tugas pemerintah. Kita butuh sinergi dari semua aktor untuk memastikan hak publik atas informasi benar-benar bisa diwujudkan,” katanya.

Dalam rangkaian acara, Komisi Informasi juga menyiapkan program penghargaan bertajuk Information Transparency Award, yang akan diberikan kepada badan publik dan entitas non-pemerintah dengan inovasi terbaik dalam layanan keterbukaan informasi.

“Target utama dari pameran ini bukan sekadar promosi, tapi kontestasi inovasi. Kami ingin dorong kualitas dan semangat berinovasi dalam pelayanan informasi,” tutup Arya.