Realisasi APBD Riau 2025 Surplus Rp139,43 Miliar per April 2025

Pekanbaru, InfoPublik — Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau hingga 30 April 2025 menunjukkan surplus sebesar Rp139,43 miliar, meskipun pada awalnya dirancang dalam posisi defisit.

Hal ini diungkapkan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Riau, Heni Kartikawati, dalam laporan terbarunya, di Kota Pekanbaru, Sabtu (24/5/2025).

“Realisasi pendapatan daerah tercatat sebesar Rp5.617,81 miliar atau 15,31 persen dari pagu anggaran. Meski mencatat surplus, capaian ini mengalami kontraksi 7,05 persen secara tahunan,” jelas Heni.

Kontraksi tersebut dipicu oleh penurunan pendapatan transfer dari pemerintah pusat sebesar 13,95 persen, serta penurunan tajam transfer antar daerah sebesar 90,31 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.

Di tengah tekanan pada pendapatan transfer, Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan kinerja menggembirakan, tumbuh 38,08 persen secara tahunan. Sementara itu, Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah (LLPDyS) mengalami lonjakan signifikan sebesar 1.099,09 persen.

Kedua komponen ini menjadi penopang utama penerimaan daerah dan menjadi faktor penting yang mendukung posisi surplus APBD Riau.

Sementara itu, realisasi belanja daerah mencapai Rp5.478,38 miliar atau 14,42 persen dari pagu anggaran. Belanja masih didominasi oleh belanja operasi, yang menyumbang 88,19 persen dari total belanja.

Namun, belanja daerah secara keseluruhan mengalami penurunan 11,27 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan signifikan terjadi pada:

• Belanja transfer: Turun 49,32 persen.
• Belanja bagi hasil: Hampir habis, turun 99,70 persen.
• Belanja modal: Turun 39,72 persen.
• Belanja barang dan jasa: Turun 14,90 persen.
• Belanja operasi: Turun 3,36 persen.

Hingga akhir April, belum terdapat pembiayaan daerah yang direalisasikan oleh Pemerintah Provinsi Riau.

Heni menilai, kondisi ini mencerminkan efisiensi belanja dan optimalisasi pendapatan daerah di tengah berbagai tekanan fiskal. Ia menekankan pentingnya mempercepat realisasi belanja yang produktif dan berkualitas guna mendukung akselerasi pembangunan daerah.

“Kami berharap momentum surplus ini dapat dijaga dan dimanfaatkan untuk mempercepat pelaksanaan program-program prioritas. Kinerja fiskal yang sehat adalah fondasi bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” tutupnya.

(Mediacenter Riau/bts)