Pemerintah Gorontalo Bahas Solusi Konkret untuk Isu Transpuan dan Komunitas Seni

Kota Gorontalo, InfoPublik – Pemerintah Provinsi Gorontalo menggelar rapat koordinasi untuk merumuskan langkah-langkah konkret dalam menangani isu-isu terkait komunitas pekerja seni dan kelompok transpuan.

Pertemuan itu dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Gorontalo, Idah Syahidah Rusli Habibie, di Rumah Jabatan Wagub, Selasa (27/5/2025).

Rapat itu melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan Kementerian Agama, Kementerian Hukum dan HAM, DPRD Provinsi Gorontalo, Majelis Ulama Indonesia (MUI), serta jajaran dinas terkait seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A), Dinas Sosial, dan Dinas Pariwisata.

Turut hadir tokoh masyarakat, akademisi, dan organisasi perangkat daerah yang berkepentingan.

Idah Syahidah menyatakan, bahwa pertemuan ini bertujuan untuk menyusun rekomendasi kebijakan yang responsif terhadap tantangan yang dihadapi kelompok transpuan, termasuk diskriminasi dan keterbatasan akses pekerjaan.

"Kami berkomitmen mencari solusi yang tepat, meski ada keterbatasan seperti perbedaan pandangan dalam perda," ujarnya.

Ia juga mengakui kompleksitas isu ini, terutama terkait penampilan di ruang publik.

"Ada individu yang secara fisik telah bertransformasi dan tampil seperti perempuan. Ini menjadi tantangan tersendiri," tambahnya.

Wagub menekankan pentingnya pendekatan sektoral, seperti memastikan hak kerja tanpa melanggar norma sosial.

Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo, Ghalieb Lahidjun, menyoroti perlunya forum lanjutan untuk mendalami aspirasi komunitas seni dan isu transgender.

Menurutnya, diskusi sebelumnya masih terfokus pada aspek pornografi dan pornoaksi dalam pertunjukan seni.

"Forum itu menghasilkan pemikiran konstruktif yang akan dirumuskan menjadi rekomendasi resmi oleh Dinas Sosial," kata Ghalieb.(mcgorontaloprov/echin)