Pengelola Tambang di Pulau Kawe, Raja Ampat, Diminta Menjaga Lingkungan dan Perhatikan Hak Masyarakat

Raja Ampat, InfoPublik–  PT. Kawei Sejahtera Mining, selaku pengelola tambang Pulau Kawe, Distrik Waigeo Barat, Raja Ampat, Papua Barat Daya, diminta untuk menjaga lingkungan dan memperhatikan hak-hak masyarakat setempat.

Hal ini dikatakan Bupati Raja Ampat, Orideko I. Burdam saat melakukan kunjungan kerja ke Pulau Kawe bersama guna meninjau langsung aktivitas pertambangan tersebut, 

“Hari ini kami bersama DPRK, OPD teknis, dan jajaran terkait melakukan peninjauan ke Pulau Kawe. Kami sampaikan kepada pihak perusahaan agar menjaga kelestarian lingkungan, tidak mencemari air dan alam sekitar, serta memperhatikan hak-hak masyarakat,” tegas Bupati Raja Ampat di Pulau Kawe, Raja Ampat, pada Selasa (27/5/2025).

Orideko menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap seluruh aktivitas pertambangan, serta menyampaikan pesan kepada pihak perusahaan agar memberi perhatian terhadap tenaga kerja lokal, khususnya warga asli Raja Ampat.

“Kami titip pesan agar perusahaan memberi peluang bagi anak-anak Raja Ampat untuk bisa direkrut bekerja, agar investasi ini juga memberi manfaat langsung bagi masyarakat,” tegasnya.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Raja Ampat, Mohammad Taufik Sarasa, menambahkan, kunjungan tersebut adalah bentuk pengawasan bersama antara eksekutif dan legislatif terhadap aktivitas yang berdampak langsung pada lingkungan dan masyarakat Raja Ampat.

“Kami ingin memastikan bahwa kegiatan pertambangan berjalan sesuai aturan dan tetap mengedepankan perlindungan lingkungan serta tanggung jawab sosial terhadap masyarakat sekitar,” imbuhnya,

Menurut Muhammad Taufik, Pulau Kawe merupakan satu dari dua lokasi tambang di Papua Barat Daya yang telah mengantongi izin resmi, selain Pulau Gag.

Dari hasil peninjauan, perusahaan sudah mulai melakukan aktivitas awal, seperti persiapan bibit reboisasi dan pemenuhan standar lingkungan hidup.

“Mereka sudah siapkan bibit tanaman untuk reboisasi dan mengikuti arahan dari Kementerian Lingkungan Hidup serta pengawas pertambangan terkait Amdal,” jelas dia.

Ia menegaskan bahwa program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) harus diarahkan secara nyata kepada masyarakat lingkar tambang, termasuk dukungan terhadap pendidikan, kesehatan, dan pengembangan ekonomi masyarakat lokal.

Turut hadir dalam kunjungan ini, Wakil Bupati, Mansyur Syahdan, Wakil Ketua II DPRK, Bermon Sauyai, Dandim 1805/Raja Ampat, Letkol Czi Tri Wibowo Anngga Astono, anggota DPRK Raja Ampat Anwar Kopong, Soleman Dimara, Ruben Sauyai, Roni Rumbewas, Jandri Kapisa, Moh. Hasan Lira, Moh. Jufri Basir, Sunarto Syam, dan Muamar Kadafi. serta pimpinan OPD terkait, yakni Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP, serta Kepala Dinas Pariwisata Raja Ampat.

Kunjungan ini menjadi langkah penting dalam memastikan bahwa investasi di sektor pertambangan di Raja Ampat berjalan sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berpihak pada kepentingan masyarakat adat.

Petrus Rabu/MC.Kab.Raja Ampat