Pemprov Riau Genjot Kunjungan Bayi ke Posyandu demi Intervensi Gizi Tepat

Pekanbaru, InfoPublik – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menargetkan peningkatan kehadiran bayi ke Posyandu hingga mencapai 85 sampai 90 persen, dari angka partisipasi saat ini yang masih berada di level 70 persen.

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Riau, M. Job Kurniawan, menyampaikan hal tersebut usai memimpin rapat Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di Gedung Daerah Balai Serindit, Kota Pekanbaru, Senin (23/6/2025).

Ia menekankan bahwa kehadiran bayi ke Posyandu sangat penting untuk memastikan akurasi data serta pelaksanaan intervensi yang tepat dalam menurunkan prevalensi stunting.

“Kita targetkan kehadiran ini bisa meningkat menjadi 85 hingga 90 persen. Dengan begitu, kita bisa optimis bahwa semua bayi telah diukur secara berkala dan data yang kita miliki menjadi lebih akurat,” jelasnya.

Job menambahkan bahwa jika 30 persen bayi tidak hadir ke Posyandu, maka intervensi gizi yang dilakukan pemerintah berisiko tidak menyentuh sasaran sebenarnya. Karena itu, ia meminta perhatian khusus dari pemerintah kabupaten/kota, termasuk desa, terhadap Posyandu yang beroperasi di wilayah masing-masing.

Pemprov Riau juga menekankan pentingnya pendataan bayi berdasarkan identitas lengkap atau by name by address di setiap desa. Melalui sistem ini, pemerintah dapat mengetahui bayi mana yang belum hadir ke Posyandu dan melakukan kunjungan langsung ke rumah yang bersangkutan.

“Kami ingin ada perhatian nyata dari pemerintah terhadap para kader PKK, bidan desa, dan pengelola Posyandu, agar mereka aktif menjemput bola,” ujarnya.

Jika ada bayi yang tidak datang ke Posyandu, petugas kesehatan diminta untuk segera mengunjungi rumah bayi tersebut dan memahami alasan ketidakhadirannya.

“Pendekatan langsung sangat penting agar tidak ada gangguan dalam pemantauan dan penanganan gizi bayi. Koordinasi yang baik antarlembaga akan memperkuat efektivitas program ini,” tegas Job.

Ia juga menyampaikan bahwa upaya ini mendapat dukungan penuh dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Dinas Kesehatan dan dana desa yang disalurkan ke setiap wilayah.

“Sasaran utama penanganan stunting adalah bayi usia 0 hingga 36 bulan. Dengan dukungan dana yang memadai, kami optimis Posyandu akan semakin aktif dan semua bayi bisa hadir untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dasar,” pungkasnya.

(Mediacenter Riau/Alw)