Pemkab Raja Ampat Rencanakan Perkebunan Percontohan di Tiga Lokasi Strategis

Raja Ampat, InfoPublik – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Raja Ampat tengah menyusun rencana pengembangan perkebunan percontohan di sejumlah lokasi strategis. Inisiatif ini merupakan bagian dari upaya mendorong kemandirian pangan dan mengurangi ketergantungan pasokan bahan pangan dari luar daerah.

Bupati Raja Ampat, Orideko Iriano Burdam, mengatakan, saat ini pemerintah daerah sedang melakukan pendekatan kepada pemilik hak ulayat agar beberapa kawasan bisa dimanfaatkan untuk pengembangan lahan pertanian secara legal dan partisipatif.

“Kami sedang komunikasi dengan masyarakat adat. Harapannya mereka bersedia menyerahkan sebagian lahan untuk dikelola bersama kelompok tani, dalam bentuk kebun percontohan,” ujar Bupati kepada media usai kegiatan penyerahan bantuan alat dan mesin pertanian (ALSINTAN) dari Anggota DPR RI Komisi IV, Dapil Papua Barat Daya, Robert Joppy Kardinal, kepada sejumlah kelompok tani Raja Ampat, pada Rabu (25/6/2025). Bantuan tersebut mencakup lima unit hand tractor, 33 unit handsprayer, dan 22 unit pompa air.

Tiga lokasi yang menjadi target rencana ini berada di sekitar perumahan 200–300 di Waisai, kawasan Warsamdin, dan Wawiyai.

Berdasarkan peta yang ada, luas lahan potensial masing-masing mencapai 20 hektare (ha) di Waisai, serta 50 ha di Warsamdin dan Wawiyai.

“Kita masih dalam tahap usulan dan dorongan percepatan perubahan RTRW. Supaya lahan-lahan ini bisa resmi dimanfaatkan untuk pertanian dan tidak masuk dalam Kawasan konservasi,” jelasnya.

Orideko berharap perkebunan percontohan itu menjadi model pembelajaran dan inspirasi bagi masyarakat kampung dan distrik lainnya.

“Di kebun ini nanti masyarakat bisa belajar, lalu pulang ke kampung dan terapkan. Ini bukan hanya soal pangan, tapi juga soal ekonomi, pariwisata, dan pembukaan lapangan kerja,” ungkapnya.

Sementara itu, anggota DPR RI Komisi IV, Robert Joppy Kardinal, yang hadir menyerahakan bantuan ALSINTAN, menyatakan dukungan atas rencana tersebut.

“Kami di DPR RI siap mendukung. Ini program nasional juga. Tapi harus tetap mengedepankan pendekatan adat. Papua bukan tanah kosong, semua ada pemilik hak ulayatnya. Dan Pak Bupati tahu caranya karena beliau anak daerah,” kata Robert.

Robert juga menekankan bahwa bantuan pertanian tidak bisa sekaligus memenuhi semua kebutuhan, namun setidaknya menjadi stimulus.

Ia juga menyampaikan rencana bantuan untuk sektor perikanan yang sedang dalam proses, termasuk freezer, cold box, dan benih ikan untuk air payau dan laut. Namun ia mencatat bahwa ketersediaan listrik di kampung-kampung perlu menjadi perhatian untuk mendukung pemanfaatan bantuan tersebut.

Pemerintah daerah dan DPR RI juga melihat peluang besar dari proses penyusunan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Provinsi Papua Barat Daya yang sedang berlangsung. Hal ini dianggap sebagai momentum penting bagi Kabupaten Raja Ampat untuk mengajukan usulan pengembangan kawasan pangan yang berkelanjutan dan berbasis masyarakat.

Petrus Rabu/MC.Raja Ampat