Wabup Agam Tanggapi Pandangan DPRD Soal RPJMD: Komitmen Bersama Bangun Masa Depan Agam

Agam, InfoPublik — Di bawah langit mendung Bukittinggi yang menaungi dataran Agam, Aula DPRD Kabupaten Agam menjadi saksi langkah awal yang krusial dalam menentukan arah pembangunan lima tahun ke depan. Rabu pagi (2/7/2025), Wakil Bupati Agam, Muhammad Iqbal, menyampaikan nota jawaban eksekutif atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Agam terhadap Ranperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.

Bukan sekadar acara formal dalam agenda legislatif, forum ini menjadi ruang terbuka untuk menautkan harapan, menyambung kritik, dan membangun dialog antara dua pilar utama pemerintahan: legislatif dan eksekutif.

Dalam nota jawaban yang disampaikan, Muhammad Iqbal menunjukkan sikap terbuka terhadap semua pandangan yang telah disampaikan sebelumnya oleh masing-masing fraksi. Ia menyambut kritik bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai bahan bakar untuk menyusun RPJMD yang lebih tajam, lebih membumi, dan menjawab kebutuhan warga dari Nagari ke Nagari.

“Kami sangat menghargai seluruh masukan dari fraksi DPRD. Ini menjadi catatan penting dalam menyusun program yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” ujar Iqbal dengan nada penuh hormat.

Tak hanya menjawab secara teknokratis, Muhammad Iqbal menegaskan bahwa dokumen RPJMD bukan sekadar milik Pemerintah Kabupaten. Ia adalah milik bersama: sebuah “perjanjian sosial” antara warga, DPRD, dan pemerintah daerah.

RPJMD 2025–2029 diharapkan menjadi panduan pembangunan yang menyentuh dimensi strategis: pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, hingga penguatan ekonomi lokal berbasis potensi nagari.

“Kolaborasi antara legislatif dan eksekutif sangat krusial agar RPJMD ini benar-benar merefleksikan kebutuhan masyarakat dan menghasilkan dampak nyata,” tegas Wabup.

Forum paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Muhammad Risman serta Aderia, SP, MM, itu tidak hanya berisi teks dan jawaban, tapi juga harapan: bahwa pembahasan Ranperda ini akan dilakukan secara transparan, partisipatif, dan akuntabel.

Kehadiran anggota dewan, Forkopimda, hingga pimpinan OPD, mempertegas bahwa RPJMD bukan agenda rutin, melainkan langkah strategis dalam menentukan arah masa depan Kabupaten Agam.

Wabup Iqbal menyadari, dalam dinamika politik dan pemerintahan, tak semua perbedaan bisa disatukan. Tapi dengan dialog yang tulus, setiap kritik bisa dijembatani menjadi solusi. Karena itulah, RPJMD ini harus menempatkan keberlanjutan dan inklusivitas sebagai inti pembangunan.

“Kami berharap, RPJMD ini menjadi fondasi yang kokoh untuk mewujudkan Agam yang lebih maju, ramah terhadap semua golongan, dan tahan terhadap tantangan zaman,” ujarnya menutup nota jawaban. (MC Agam/Harry)