Menteri ESDM Ingatkan Pengelolaan SDA untuk Kepentingan Daerah

Kota Gorontalo, InfoPublik - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang juga Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) mengatakan, pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kepentingan daerah.

Hal itu disampaikan Bahlil, saat membuka Musyawarah Daerah (Musda) VI Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Golkar Provinsi Gorontalo di Hulontalo Ballroom, Kota Gorontalo, Minggu (27/7/2025).

“Saya ingin seluruh sumber daya alam khususnya tambang dan minyak untuk kepentingan daerah. Daerah harus menjadi tuan di negerinya sendiri. Jangan masalah saja yang dikasih untuk daerah,” kata  Bahlil.

Menurut Bahlil, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Tri Winarno akan segera memetakan areal pertambangan di Gorontalo yang akan dimasukkan ke Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).

“Sebelum ke sini saya sudah menelepon Dirjen Minerba terkait dengan tambang yang tahun 2026 sudah bisa berproduksi. Izin Pertambangan Rakyat (IPR)  dan WPR yang ada akan segera kita inventarisasi, kan sudah ada wilayahnya yang sudah disetujui. Untuk areal yang lagi bermasalah kemarin saya sudah perintahkan ke dirjen untuk petakan mana yang bisa dimasukkan ke WPR untuk rakyat dan mana untuk perusahaan, agar tidak begini terus,” kata  Bahlil.

Sementara itu, Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail mengungkapkan kondisi fiskal Gorontalo yang lemah dengan anggaran  senilai Rp1,7 triliun.

Menurut Gusnar, salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan fiskal tersebut yaitu pemanfaatan sumber daya seoptimal dan seefisien mungkin.

“Terus terang saya bergembira ketika melihat data tambang yang ada di Pohuwato sudah mulai beroperasi tahun depan, kita berharap dana bagi hasil. Kemudian tambang yang ada di bagian timur harus dikelola sebaik-baiknya. Kami berharap ini mendapat perhatian dari bapak Menteri ESDM,” kata Gusnar.

Gusnar  berharap dukungan Menteri ESDM  untuk menggeser kegiatan kementerian dan lembaga ke Provinsi Gorontalo. 

“Saya berharap ada pergeseran kegiatan kementerian dan lembaga ke Gorontalo biar hanya satu atau dua kali. Kami bersepakat dengan DPRD uang itu tidak harus masuk ke APBD, yang penting uang itu ada di tangan rakyat. Rakyat akan senang apabila banyak kegiatan pusat di sini,” katanya. (mcgorontaloprov/haris)