BP2MI Perkuat Perlindungan Migran Muda di Labuan Bajo

Labuan Bajo, Infopublik – Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sekaligus Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Abdul Kadir Karding menegaskan pentingnya pendidikan vokasi sebagai pintu gerbang mencetak pekerja migran kompeten, aman, dan terlindungi secara hukum.

Pesan itu disampaikan saat memberikan kuliah umum bertema “Migran Kompeten, Migran Aman: Dari Vokasi untuk Dunia” di SMKN 1 Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Kamis (7/8/2025).

Setibanya di Bandara Komodo, Menteri Karding disambut Wakil Bupati Manggarai Barat Yulianus Weng bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Kunjungan dilanjutkan ke SMKN 1 Komodo, yang menyambut dengan prosesi adat Manggarai Tuak Curu dan Manuk Kapu, diiringi tarian Tiba Meka dan pertunjukan Caci oleh para siswa.

“SMKN 1 Labuan Bajo memiliki peran penting menyiapkan anak-anak muda Manggarai Barat untuk masa depan. Bekerja di luar negeri bukan sekadar mencari gaji, tetapi menyangkut jaminan keselamatan dan masa depan anak bangsa,” ujar Menteri Karding.

Ia mengapresiasi langkah Pemkab Manggarai Barat menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan membentuk Satuan Tugas TPPO. “Langkah ini sejalan dengan semangat kami di Kementerian P2MI, memastikan generasi muda yang ingin bekerja ke luar negeri berangkat secara legal, terampil, dan aman,” tegasnya.

Wakil Bupati Yulianus Weng menyampaikan bahwa pihaknya telah mengirim surat resmi kepada Menteri BP2MI pada 11 Maret 2025, berisi permohonan pembukaan kembali Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Labuan Bajo. Permintaan ini didukung kesiapan fasilitas daerah, mulai dari kantor imigrasi hingga penerbangan internasional langsung ke Singapura dan Malaysia dari Bandara Komodo.

Selain itu, Manggarai Barat telah memiliki Perda Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pencegahan dan Penanganan Masalah Perdagangan Orang, serta Satgas Pencegahan dan Penanganan TPPO berdasarkan SK Bupati Nomor 155 Tahun 2025.

Kunjungan ini menjadi momentum memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam membangun sistem migrasi aman, terencana, dan berpihak pada perlindungan pekerja migran Indonesia, khususnya generasi muda lulusan pendidikan vokasi. (MC Kab Manggarai Barat/Mathildis Riberu dan Gery Baha-Tian Candra*-Tim IKP Kominfo)