- Oleh MC KAB NAGAN RAYA
- Kamis, 28 Agustus 2025 | 04:41 WIB
.jpeg)
: Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen, menghadiri Rapat Paripurna ke 15 Masa Persidangan III Tahun 2024-2025 Pandangan Umum Fraksi-fraksi Atas Ranperda Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025/ Rizky.
Oleh MC KOTA TIDORE, Kamis, 21 Agustus 2025 | 05:48 WIB - Redaktur: Jhon Rico - 109
Tidore, InfoPublik- Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen mendengarkan pandangan umum fraksi pada Rapat Paripurna ke-15 Masa Persidangan III Tahun 2025 yang berlangsung di Ruang Paripurna Gedung DPRD Kota Tidore Kepulauan, Rabu (20/8/2025).
Dalam rapat tersebut, tiga fraksi yakni Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi ADEM, dan Fraksi PKB menyampaikan sejumlah catatan penting terhadap Raperda Perubahan APBD 2025.
Sementara itu, Fraksi DKI tidak lagi memberikan pandangan maupun catatan, dan langsung menyetujui Raperda tersebut.
Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, Hamga Basinu, menyampaikan bahwa setelah mendengar, menyimak, dan mendalami Nota Keuangan serta Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, pihaknya memberikan apresiasi sekaligus catatan strategis.
“Fraksi PDI memberikan apresiasi terhadap upaya Pemerintah dalam mengoptimalkan sumber pendapatan, baik dari PAD maupun transfer pemerintah pusat. Namun demikian, kami mendorong agar strategi peningkatan PAD dilakukan berkelanjutan melalui digitalisasi pajak daerah, intensifikasi retribusi, dan penguatan BUMD sebagai penggerak ekonomi lokal,” ujar Hamga.
Lebih lanjut, Fraksi PDI mencermati bahwa komposisi belanja daerah dalam Perubahan APBD 2025 diarahkan untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan pelayanan publik.
Pihaknya mendorong agar alokasi belanja lebih berpihak pada sektor strategis, seperti pendidikan, kesehatan, pemberdayaan UMKM, infrastruktur dasar, serta pengendalian inflasi daerah.
Fraksi PDI juga mendukung arah kebijakan pembangunan daerah yang menitikberatkan pada transformasi ekonomi lokal, peningkatan kualitas SDM, dan penguatan tata kelola pemerintahan.
Namun demikian, fraksi tersebut menekankan pentingnya indikator kinerja yang jelas pada setiap program agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
“Pembiayaan daerah, Fraksi mencatat masih dalam batas kewajaran dan diharapkan dapat dikelola secara prudent, transparan, serta mendukung kesinambungan fiskal daerah,” kata dia.
Di kesempatan yang sama, Fraksi PKB dan Fraksi ADEM juga menyampaikan beberapa catatan penting terhadap Raperda Perubahan APBD Tahun 2025 melalui juru bicara masing-masing.
Seluruh pandangan tersebut pada prinsipnya bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kota Tidore Kepulauan.
(MC Tidore/tn)
