Pemkab Temanggung Segera Buka Sekolah Rakyat, Prioritaskan Anak Kurang Mampu

Temanggung, InfoPublik – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Temanggung terus mematangkan persiapan pembukaan Sekolah Rakyat, program pendidikan inklusif yang akan mulai berjalan pada tahun ajaran 2025/2026.

Bupati Temanggung, Agus Setyawan, menyampaikan bahwa untuk sementara waktu, dua ruang kelas untuk jenjang SMA sederajat akan digunakan sambil menunggu selesainya pembangunan gedung Sekolah Rakyat yang baru. Lokasi permanen masih dalam tahap pertimbangan, dengan tiga opsi yakni wilayah Pingit, Pringsurat, atau Kebonsari.

“Sentra Terpadu Kartini akan digunakan selama satu tahun sebagai lokasi sementara bagi penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Dua kelas ini kami siapkan khusus untuk tingkat SMA sederajat,” jelas Bupati di Gedung Sentra Terpadu Kartini, Kabupaten Temanggung pada Selasa (15/4/2025).

Dalam peninjauan tersebut, Bupati dan rombongan melihat langsung fasilitas yang akan dimanfaatkan, seperti ruang makan, ruang kelas, asrama untuk putra dan putri, serta sarana pendukung lainnya.

“Para siswa akan menempati lokasi ini selama tahun ajaran pertama, dan pada tahun 2026 akan dipindahkan ke lokasi baru yang sedang dalam proses pembangunan,” tambahnya.

Kepala Sentra Terpadu Kartini Temanggung, Dewi Suhartini, menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat akan memulai proses belajar mengajar dengan dua rombongan belajar (rombel), masing-masing berkapasitas 25 siswa, sehingga total penerimaan awal berjumlah 50 siswa.

Menurutnya, seluruh fasilitas penunjang sedang dipersiapkan, termasuk laboratorium, perpustakaan, ruang komputer, tempat ibadah, klinik pratama, layanan terapi, aula, area olahraga, hingga sport center. Untuk keperluan asrama, tersedia 24 kamar dan 60 tempat tidur.

Program Sekolah Rakyat ini diperuntukkan bagi warga asli Kabupaten Temanggung, terutama mereka yang masuk kategori Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) desil 1 dan 2. Fokus utama program ini adalah memberikan akses pendidikan kepada anak-anak yang tidak memiliki kesempatan melanjutkan sekolah karena kendala ekonomi atau keterbatasan akses geografis.

“Penerimaan siswa akan dibuka sesuai aturan yang berlaku, dan kami akan memaksimalkan seluruh fasilitas tanpa mengganggu layanan utama Sentra Terpadu Kartini. Ini adalah solusi sementara yang bertujuan mendesak, sambil menunggu realisasi lokasi permanen,” tutup Dewi.

(Ifn;SV;Ekp)