Raih WTP Ketujuh, Manggarai Barat Dorong Reformasi Layanan dan Disiplin Kinerja

Labuan Bajo, InfoPublik — Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Daerah Tahun 2024. Ini menjadi WTP ketujuh yang diterima Pemkab Manggarai Barat secara berturut-turut, mencerminkan konsistensi tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan.

Pengumuman pencapaian ini disampaikan langsung oleh Bupati Manggarai Barat, Edistasius Endi, saat memimpin apel pagi di halaman Kantor Bupati, Senin (26/5/2025). Tidak sekadar seremoni, momen ini dijadikan sebagai titik tekan untuk mendorong reformasi birokrasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan penguatan disiplin ASN.

“Ini bukan semata hasil laporan keuangan yang rapi, tapi buah dari kerja kolaboratif, kerja taktis, dan kerja cerdas seluruh perangkat daerah,” tegas Bupati Edi.

Bupati Edi menyampaikan bahwa opini WTP harus dimaknai sebagai tolak ukur untuk peningkatan kinerja, bukan sekadar prestasi administratif. Ia mendorong seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menjadikan capaian ini sebagai energi baru dalam menyusun kebijakan yang lebih efektif dan menyentuh kebutuhan masyarakat.

“Kita tidak boleh puas. Budaya kerja kolaboratif ini harus dijaga agar pelayanan publik semakin maju dan rakyat benar-benar merasakan manfaatnya,” ujarnya.

Sebagai langkah konkret, Bupati menginstruksikan BKAD dan Bappeda segera menyusun Nota Pengantar Keuangan kepada DPRD untuk pembahasan KUA-PPAS Perubahan dan Rancangan Akhir RPJMD. Ia mengingatkan pentingnya disiplin waktu dan tidak bekerja asal-asalan.

“Jangan bekerja biasa, harus luar biasa. Jangan meniru daerah yang gagal menyusun tepat waktu. Kita harus jadi contoh, bukan pengekor,” tegasnya.

Selain membahas keuangan daerah, Bupati juga menekankan pentingnya moralitas dan etos kerja ASN. Ia meminta setiap aparatur untuk memahami dan menjalankan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) secara profesional.

“Coba baca kembali apa sebenarnya tugas kita. Jangan hanya datang ke kantor, tapi tidak memberi makna pada kehadiran itu,” ucapnya tegas.

Tak hanya itu, Bupati juga menyampaikan instruksi khusus terkait pengurusan dokumen bagi calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Ia menargetkan, seluruh proses administrasi rampung dalam waktu dekat agar SK dan gaji dapat dicairkan pada bulan Juni.

“Ini bagian dari komitmen kita untuk memberikan kepastian kepada para PPPK yang telah dinyatakan lulus. Jangan tunda-tunda lagi,” tegasnya.

Apel yang dihadiri Wakil Bupati Yulianus Weng, Sekda Manggarai Barat, para staf ahli, asisten Sekda, dan seluruh pimpinan OPD ini mencerminkan semangat Pemkab dalam membangun pemerintahan yang bersih dan progresif.

Opini WTP bukan hanya soal angka, tapi soal kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Dengan mempertahankan predikat ini selama tujuh kali berturut-turut, Manggarai Barat membuktikan bahwa konsistensi, integritas, dan kerja sama lintas sektor adalah kunci menuju kemajuan daerah.