Bupati Jayapura Respons Polemik Taksi Online dan Konvensional, Usul Regulasi Adil

: Bupati Jayapura, Dr. Yunus Wonda, S.H., M.H., saat di wawancara.


Oleh MC KAB JAYAPURA, Selasa, 3 Juni 2025 | 18:52 WIB - Redaktur: Tri Antoro - 194


Jayapura, InfoPublik – Menyikapi polemik antara pengemudi taksi konvensional dan taksi online yang viral di media sosial, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura mengambil langkah strategis untuk menjaga ketertiban dan keadilan di sektor transportasi, khususnya di area Bandara Sentani.

Bupati Jayapura, Yunus Wonda, menyatakan bahwa pihaknya telah membahas persoalan tersebut secara mendalam, mengingat dinamika transportasi saat ini telah dipengaruhi oleh kemajuan teknologi digital.

“Kami sudah membahas masalah di bandara antara sopir taksi konvensional dan taksi online. Sekarang ini kita hidup di era digital, dan sistem seperti ini tidak bisa dibatasi,” ujar Bupati Yunus saat dikonfirmasi, Senin (2/6/2025).

Menurutnya, peran pemerintah adalah mengatur, bukan membatasi. Salah satu langkah awal yang dibahas adalah penentuan zona operasional masing-masing layanan agar tidak menimbulkan konflik di lapangan.

“Misalnya di Bandara Sentani, sopir taksi konvensional berada di dalam area parkir terminal, sementara taksi online beroperasi di luar. Ini harus diatur agar taksi online tidak lagi parkir sembarangan di pinggir trotoar,” jelasnya.

Bupati menegaskan bahwa kehadiran teknologi dan taksi berbasis aplikasi tidak bisa dihindari, karena merupakan bagian dari transformasi digital yang terus berkembang.

“Teknologi tidak bisa ditolak. Yang harus kita lakukan adalah menyesuaikan dan mengatur agar tidak ada kesenjangan, terutama soal tarif antara taksi konvensional dan online,” tegas Yunus.

Ia menambahkan bahwa regulasi perlu segera disusun agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial, sekaligus menciptakan keadilan bagi semua pihak yang mencari nafkah di sektor transportasi.

“Konflik pasti akan ada, tetapi kita tidak bisa menolak kehadiran taksi atau ojek online di daerah ini. Yang penting adalah membuat aturan yang adil,” pungkasnya.

 

Berita Terkait Lainnya

  • Oleh MC KOTA TIDORE
  • Rabu, 30 Juli 2025 | 09:04 WIB
ASN Tidore Diimbau Jadi Contoh Penggunaan e-Money di Pelabuhan Rum
  • Oleh MC KAB MALUKU TENGGARA
  • Senin, 28 Juli 2025 | 21:12 WIB
Musrenbang Titik Awal Menuju Maluku Tenggara Hebat
  • Oleh MC KAB MANGGARAI BARAT
  • Sabtu, 26 Juli 2025 | 15:30 WIB
Wabup Manggarai Barat Ingatkan Pejabat Baru: Jadilah Solusi, Bukan Masalah
  • Oleh MC KAB JAYAPURA
  • Jumat, 11 Juli 2025 | 13:28 WIB
Bupati Jayapura: CPNS dan PPPK Harus Loyal dan Disiplin
  • Oleh MC KAB MERAUKE
  • Jumat, 11 Juli 2025 | 09:27 WIB
Dinas Pendidikan Papua Selatan Dorong Integrasi Teknologi
  • Oleh Eko Budiono
  • Sabtu, 21 Juni 2025 | 14:10 WIB
Tiga Kabupaten di Papua Penuhi Syarat Pembangunan Sekolah Rakyat
-->