- Oleh MC KAB MANGGARAI BARAT
- Jumat, 29 Agustus 2025 | 22:23 WIB
: Bupati dan para pihak berdiskusi dalam Forum Group Discussion (FGD) untuk memperkuat regulasi dan tata kelola kunjungan wisatawan di Destinasi Super Prioritas (DSP) Labuan Bajo
Oleh MC KAB MANGGARAI BARAT, Kamis, 7 Agustus 2025 | 16:55 WIB - Redaktur: Pasha Yudha Ernowo - 82
Labuan Bajo, InfoPublik — Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat (Pemda Mabar) terus memperkuat tata kelola kepariwisataan di Labuan Bajo sebagai Destinasi Super Prioritas (DSP) nasional. Melalui Forum Group Discussion (FGD) yang digelar di Kawasan Puncak Waringin, Selasa (5/8/2025), Pemda Mabar bersama para pemangku kepentingan merumuskan regulasi dan sistem pelayanan pariwisata yang lebih aman, tertib, dan terintegrasi.
FGD ini menjadi momentum penting dalam menjawab berbagai persoalan yang kerap muncul di sektor pariwisata, utamanya terkait perlindungan wisatawan dari praktik agen perjalanan ilegal serta penguatan sistem reservasi terpadu.
“Beberapa tahun terakhir, kita menghadapi kasus-kasus penipuan oleh agen perjalanan fiktif yang menyebabkan kerugian besar bagi wisatawan. Lebih memprihatinkan, identitas pelaku sulit ditelusuri,” ujar Bupati Manggarai Barat, Edistasius Endi, saat membuka FGD.
Sebagai langkah strategis, Bupati Edi mendorong integrasi seluruh layanan wisata di Manggarai Barat, baik di dalam maupun di luar kawasan Taman Nasional Komodo (TNK), ke dalam aplikasi SIORA—sistem informasi dan reservasi digital resmi yang dikembangkan oleh Balai Taman Nasional Komodo (BTNK).
“Kami ingin semua layanan pariwisata di wilayah ini masuk dalam satu sistem terverifikasi. Ini tidak hanya menyederhanakan proses, tetapi juga memberikan kenyamanan dan keamanan bagi wisatawan,” tegas Bupati.
Lebih lanjut, Bupati Edi menyampaikan rencana penerbitan Peraturan Bupati yang mewajibkan seluruh agen perjalanan wisata di Manggarai Barat untuk diverifikasi oleh pemerintah daerah. Langkah ini dinilai krusial untuk membangun ekosistem pariwisata yang terpercaya dan bertanggung jawab.
“Dengan verifikasi, kita tahu siapa penyelenggara layanan di lapangan. Ini soal kontrol, kepercayaan, dan kepastian hukum bagi wisatawan,” jelasnya.
Bupati Edi juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor guna menciptakan pariwisata berkelanjutan yang membawa manfaat luas bagi masyarakat.
“Dengan semangat sinergitas dan kolaborasi, saya yakin apa yang kita rumuskan hari ini akan berhasil dan menjadi legacy untuk Labuan Bajo,” pungkasnya.
Kepala BTNK Hendrikus Rani Siga menegaskan bahwa SIORA akan menjadi satu-satunya aplikasi resmi yang digunakan untuk masuk ke kawasan TN Komodo. Sistem ini memungkinkan pengelola untuk memantau aktivitas wisatawan dan agen secara real-time.
“Jika ada agen yang tidak resmi atau melanggar aturan, cukup kami blokir. Mereka otomatis tidak bisa lagi mengakses kawasan TNK,” ujar Hendrikus.
SIORA tidak hanya berfungsi sebagai e-ticketing, tetapi juga menyediakan fitur lengkap mulai dari informasi destinasi, navigasi zonasi, perizinan, pembayaran non-tunai, hingga pemantauan aktivitas secara digital.
Terkait perluasan fungsi SIORA ke destinasi di luar TNK, Hendrikus menyatakan komitmennya untuk mendukung kebijakan Pemda.
“Kami siap bersinergi dengan Pemda Mabar sesuai arahan Pak Bupati. Integrasi ini penting agar semua aktivitas wisata bisa diawasi dan dikendalikan secara terpadu,” tutupnya. (MC Kabmanggaraibarat/Gonsalez-Tian Candra*-Tim IKP Kominfo)