Digitalisasi Jadi Strategi Pemprov Riau Tutup Celah Korupsi

Pekanbaru, InfoPublik – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau terus menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Komitmen ini dibuktikan dengan kehadiran perwakilan Pemprov Riau dalam kegiatan Desk Pencegahan Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola yang digelar bersama Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polkam) serta Kejaksaan Tinggi Riau, Kamis (28/8/2025).

Kegiatan tersebut menjadi ruang strategis untuk memperkuat koordinasi antarinstansi dalam mendorong implementasi program pencegahan korupsi. Forum juga membahas langkah konkret untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan, khususnya terkait pengelolaan anggaran dan pelayanan publik.

Pj Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Job Kurniawan, menegaskan bahwa pencegahan korupsi bukan hanya menjadi tugas aparat penegak hukum, melainkan tanggung jawab seluruh perangkat daerah.

“Pencegahan korupsi harus dimulai dari sistem yang sehat. Jika tata kelola kita diperbaiki, maka peluang terjadinya praktik korupsi akan semakin kecil,” ujarnya.

Ia menambahkan, Pemprov Riau akan terus memperkuat sinergi dengan aparat penegak hukum, kementerian terkait, serta pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam pengawasan tata kelola. Kolaborasi ini dinilai penting agar upaya pencegahan korupsi tidak hanya sebatas wacana, tetapi benar-benar terimplementasi dalam pelayanan publik.

Selain itu, forum ini juga diharapkan menjadi momentum percepatan digitalisasi tata kelola pemerintahan di Riau. Menurut Job, sistem berbasis teknologi dapat mempermudah penerapan transparansi dan akuntabilitas.

“Digitalisasi adalah salah satu cara efektif untuk menutup celah korupsi. Oleh karena itu, Pemprov Riau akan terus mendorong percepatan transformasi digital di berbagai sektor layanan,” katanya.

Kegiatan ini sekaligus menjadi bukti keseriusan Pemprov Riau dalam membangun sistem pemerintahan yang berintegritas. Dengan sinergi dan langkah nyata, Riau optimistis mampu mewujudkan tata kelola yang bersih dan bebas dari praktik korupsi.

(Mediacenter Riau/nan)