- Oleh Putri
- Sabtu, 30 Agustus 2025 | 13:36 WIB
: Deputi Bidang Pencegahan BNPB, Prasinta Dewi saat memberikan arahan dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penilaian Kerentanan Bangunan di Gedung Pusat Pembelajaran Arntz - Geise Universitas Katholik Parahyangan, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Jumat (8/8/2025) (Foto: BNPB)
Oleh Jhon Rico, Senin, 11 Agustus 2025 | 11:53 WIB - Redaktur: Kristantyo Wisnubroto - 273
Jakarta, InfoPublik- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menggandeng Fakultas Teknik Universitas Katolik Parahyangan (Unpar) dalam upaya memperkuat mitigasi bencana melalui survei penilaian kerentanan bangunan di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Kegiatan ini dikemas dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Penilaian Kerentanan Bangunan yang berlangsung pada 8–9 Agustus 2025 di Gedung Pusat Pembelajaran Arntz-Geise Unpar.
Bimtek ini diikuti 40 mahasiswa jurusan teknik sipil, yang dinilai memiliki bekal pengetahuan dasar terkait struktur bangunan.
Peserta mendapatkan materi dari sejumlah narasumber, antara lain tentang Kebencanaan Gempa Bumi oleh Museum Gempa Sarwidi (Mugesa), Kebijakan dan Teknis Bangunan Tahan Gempa dari Kementerian Pekerjaan Umum, serta Kebijakan Perumahan Permukiman dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Deputi Bidang Pencegahan BNPB Prasinta Dewi menyampaikan bahwa mahasiswa tidak hanya dibekali teori, tetapi juga keterampilan praktis.
"Melalui bimbingan teknis ini, kita tidak hanya membekali peserta dengan teori tentang bangunan tahan gempa, tetapi juga memperkenalkan dan melatih penggunaan instrumen penilaian ketahanan rumah swadaya yang dapat digunakan secara praktis di lapangan," ujar Prasinta dalam keteranganya, Minggu (10/8/2025).
Menurut dia, kegiatan ini menjadi bagian dari program prioritas nasional dalam pengurangan risiko bencana gempa bumi. Kota Bandung dipilih sebagai lokasi kedua setelah Cilegon, Banten, mengingat potensi risiko gempa di wilayah ini berada pada kategori sedang hingga tinggi berdasarkan data InaRisk.
Ia menyatakan bahwa pengalaman dari bencana gempa Cianjur menunjukkan bahwa rumah swadaya yang dibangun tanpa pendampingan teknis menjadi titik lemah utama.
Menurut dia, kerusakan besar, runtuhnya bangunan, hingga korban jiwa terbanyak umumnya terjadi pada rumah yang tidak memenuhi standar bangunan tahan gempa.
Pada kesempatan yang sama, anggota Komisi VIII DPR RI Atalia Praratya memberikan apresiasi terhadap langkah BNPB dan Unpar. "Ini merupakan kolaborasi yang luar biasa. Kita tidak hanya berpikir di hilirnya saja, tetapi juga mempersiapkan mitigasi secara serius. Kolaborasi ini menjadi kunci dan tonggak awal yang bisa dicontoh oleh kampus lain, terutama mahasiswa teknik sipil yang sudah lebih mengerti bagaimana mempersiapkan bangunan yang tahan terhadap potensi risiko gempa," kata dia.
Selain teori, peserta juga mengikuti praktik lapangan untuk menerapkan instrumen penilaian kerentanan bangunan yang dikembangkan BNPB.
Simulasi ini dilakukan di lokasi yang telah ditentukan dengan pendampingan fasilitator BNPB, sejalan dengan upaya pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat.
Bimtek ini turut dilengkapi sesi teknik pelaporan dan evaluasi agar peserta mampu menyusun laporan penilaian kerentanan secara sistematis. Laporan tersebut diharapkan menjadi dasar rekomendasi teknis maupun kebijakan di tingkat lokal.